BANGKOK - Junta militan Thailand kemarin gencar berkampanye menjelang referendum perubahan konstitusi Minggu besok. Sementara itu. mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra di London telah menyewa para pengacara Inggris untuk melawan gugatan ekstradisi oleh Bangkok.

Juru bicara Thaksin, Noppadon Pattama, mengatakan dia dengan segala cara akan melawan setiap upaya ekstradisi melalui pengadilan Inggris.

Mahkamah Agung Thailand pekan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan karena Thaksin tidak hadir pada persidangan kasus korupsi. Menurut Thaksin, tuduhan tersebut bermotif politik. ''Tim pengacara di Inggris sedang menyiapkan dokumen dan bukti untuk menunjukkan bahwa segala tindakan terhadap Thaksin, mulai dari gugatan itu hingga pembekuan aset dan pembubaran partainya, merupakan tindakan politis,'' kata Noppadon.

Noppadon memperkirakan, prosedur ekstradisi akan berlaku sedikitnya satu tahun sejak Kementerian Luar Negeri Inggris menerima permintaan ekstradisi dari Bangkok.

Pertimbangan Utama

Sementara itu, warga Thailand tampaknya tidak terlalu peduli dengan rancangan perubahan konstitusi yang dirumuskan junta militer. Sehari menjelang referendum, hanya sedikit warga yang membaca atau memahami isi rancangan perubahan konstitusi itu,

Melalui referendum itu, junta berharap amandemen konstitusi disetujui sehingga pemilu bisa dilaksanakan akhir tahun ini. Bagi kebanyakan warga, konstitusi baru itu merupakan arena pertarungan politik antara kubu kawan dan lawan Thaksin.

Konstitusi baru itu dirumuskan untuk mencegah kebangkitan kembali pemerintahan partau tunggal yang kuat seperti pada era Thaksin. Amandemen itu juga dimaksukan untuk mengembalikan era koalisi tahun 1990-an.

Kekuasaan birokrat juga akan meningkat, seperti pernah terjadi pada masa ''demokrasi terpimpin'' pada 1980-an di bawah kepemimpinan Prem Tinsulanonda. Prem kini menjabat penasihat kerajaan dan dianggap sebagai otak kudeta terhadap Thaksin.

''Thaksin jelas menjadi pertimbangan utama para perumus amandemen. Sehingga, rancangan yang muncul adalah sebuah upaya untuk mencegah Thaksin kedua,'' kata mantan senator Kraisak Choonhavan, salah seorang penentang Thaksin.

Para pendukung Thaksin juga gencar berkampanye menentang amandemen. Namun, tidak banyak yang yakin kampanye itu bakal berhasil. Meski demikian, apabila partisipasi pemilih rendah, hal itu bakal menjadi tamparan keras bagi para jenderal.

Sebagaimana pada pemilu-pemilu lalu, tuduhan soal jual-beli suara dan kecurangan juga merebak menjelang referendum kali ini. Dewan Jenderal berupaya keras supaya sedikitnya 60 persen dari 45 juta pemilih memberikan suaranya. (rtr-gn-25)