JAKARTA - Dua kekuatan politik besar PDI-Perjuangan dan Partai Golkar harus kembali merapatkan barisan untuk bersatu jika ingin mewujudkan cita-cita Indonesia ke depan. Kalau tidak, hal itu akan sulit tercapai.

''Mimpi-mimpi Indonesia akan sulit terwujud apabila dua kekuatan besar, PDI-P dan Golkar tidak bersatu,'' kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPP PDI-P Taufiq Kiemas dalam acara Refleksi 62 Tahun Indonesia Merdeka di Jakarta kemarin.

Suami mantan presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan tidak efektifnya pemerintahan maupun penyusunan anggaran untuk pembangunan tatkala dua kekuatan politik besar tersebut tidak sejalan.

''Itu omong kosong, jika PDI-P tidak bersama-sama dengan Golkar,'' ujarnya dalam diskusi bertajuk Revitalisasi Patriotisme Untuk Mewujudkan ''The Indonesian Dream'' yang digelar dua parpol besar itu.

Dikatakan, dulu ketika PDI-P oposisi dan Golkar juga setengah hati di pemerintahan, yang terjadi dalam penyusunan APBN adalah belanja barang lebih besar daripada belanja modal.

''Belanja barang yang lebih banyak berwujud studi-studi banding atau perjalanan dinas ke luar negeri dan membeli berbagai barang konsumtif yang tidak produktif untuk rakyat itu terjadi karena PDI-P dan Golkar belum bersatu.''

Sementara, lanjut Kiemas, saat ini dua partai itu telah memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih pro rakyat.

Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar Siswono Yudhohusodo mengatakan, saat ini sudah waktunya untuk dikembangkan sistem multipartai yang lebih sederhana. Dengan jumlah parpol yang lebih sedikit, maka energi politik bisa lebih efisien teralokasikan.

''Jumlah parpol yang lebih banyak, selain energi yang dikeluarkan tidak efektif dan efisien karena tersebar juga terlalu banyak kepentingan,'' katanya.

Merosot

Siswono juga menyoroti patriotisme dibidang ekonomi yang sudah sangat merosot. ''Patriotisme bangsa ini dalam mengelola perekonomian sudah merosot,'' ujarnya.

Siswono mencontohkan, pemerintah telah memutuskan tidak berutang lagi pada negara-negara lain atau lembaga keuangan internasional. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan surat utang negara (SUN) di dalam dan luar negeri.(di-49)