UNGARAN - Pemkab Semarang menderita kerugian sekitar Rp 8 miliar akibat terbakarnya bangunan Pasar Ungaran, Kamis (9/8) lalu. Adapun kerugian yang diderita ratusan pedagang masih akan dihitung. Sebab, saat ini Pemkab memfokuskan pada rencana pembangunan pasar darurat dan permanen di lokasi kebakaran serta pembagian kaveling.

''Kami sudah menginventarisasi data pedagang resmi. Ada 783 los dan 55 kios. Ada satu pedagang yang memiliki lebih dari satu los dan kios. Di pasar darurat mereka setuju mendapat satu tempat saja,'' kata Sekda Ir Warnadi MM didampingi Kabag Humas Supardjo SH di press room Humas Setda, Rabu (15/8).

Menurutnya, untuk tempat berjualan di pasar darurat, penjual sembako diberi 2 meter x 2,5 meter, pedagang kelontong 2 meter x 1,5 meter, dan sayuran 1 meter x 1 meter.

Untuk membangun pasar sementara, selain dari dana Gubernur Rp 310,5 juta, Pemkab masih memiliki dana tak tersangka sebesar Rp 1 miliar.

''Anggaran pembuatan pasar darurat masih dalam penghitungan. Tapi, prinsipnya pembangunan segera direalisasikan. Harapan kami sebelum bulan puasa, pedagang sudah bisa beraktivitas,'' katanya.

Warnadi mengatakan, selama proses pembangunan, penyerahan los dan kios pasar darurat maupun pasar permanen akan digratiskan. Pengalaman di Pasar Karangjati, Bergas (yang terbakar 9 Mei 2004), jangan sampai terulang.

Ganti Rugi

''Ganti rugi kepada pedagang, kami belum bisa menjanjikan. Kalau dana memungkinkan, mereka akan diberi. Sambil pembangunan berjalan, Pemkab akan mengidentifikasi jumlah kerugian pedagang,'' tuturnya.

Ia meminta pedagang bersabar, karena tempat berjualan di lokasi sementara relatif sempit. Sebelumnya, Pemkab memberi alternatif pasar darurat di dekat TMP Gatot Subroto, Sidomulyo, namun pedagang tak setuju.

Meski lokasi sempit, pedagang memilih di sekitar pasar terbakar. Selama di pasar darurat nanti, pedagang dibebaskan dari penarikan dana retribusi harian.

Dia menambahkan, pendapatan retribusi di pasar tersebut dalam setahun Rp 250 juta atau rata-rata Rp 20 juta/bulan.

Lurah Pasar Ungaran Budi Arisman mengatakan, untuk mengantisipasi banyaknya PKL tiban, Persatuan Pedagang (Persada) didampingi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) akan mengatasinya.

Menurut dia, pedagang berkartu anggota resmi akan diprioritaskan menempati sementara pasar darurat. ''Saat ini mayoritas yang berjualan baru PKL. Pedagang berkartu anggota masih banyak yang belum beraktivitas,'' katanya

Sebanyak 783 los dan 55 kios tersebut adalah milik 600 pedagang. (H14-37)