SOLO-Kota Surakarta menjadi ajang pergelaran akbar musik etnik internasional pada 1-5 September mendatang. Sejumlah pemusik dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara akan hadir dalam perhelatan bertajuk Solo International Ethnic Music (Festival & Conference) dengan mengambil tempat di Benteng Vasternburg, kawasan Jalan Sudirman. Pada acara tersebut, menurut panitia, Yasudah,

KLATEN- Ratusan korban gempa dari delapan kecamatan yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Korban Gempa (GMKG), Selasa (14/8), mendatangi Pemkab Klaten. Mereka menagih janji Pemkab yang beberapa bulan sebelumnya sanggup memperjuangkan nasib mereka agar menjadi penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

SRAMBATAN- Dua dari 41 SMA di Solo, yakni SMA Kristen Widya Parama dan SMA Bhineka Karya (BK) tutup mulai tahun ajaran 2006/2007. Sementara itu, lebih dari sepuluh SMA swasta lainnya tetap melakukan aktivitas belajar mengajar, meski kekurangan murid. Jumlah siswa yang diterima di sekolah itu rata-rata belasan anak. Bahkan ada yang mendapatkan 5 siswa untuk tahun ajaran ini.

KARANGANYAR - Makin berkurangnya lahan persawahan akibat desakan proyek permukiman sangat meresahkan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan lahan pertanian habis. Karena itu Dinas Pertanian mengusulkan agar sekitar 15.000 hektare sawah di Karanganyar dijadikan lahan lestari.

BOYOLALI - Meskipun hanya kota kecamatan, Pengging di Kecamatan Banyudono, Boyolali, cukup ramai. Perkembangan ekonominya pesat, sehingga banyak orang pindah dan menetap di sana. Buntutnya, harga tanah pun makin mahal.

WONOGIRI - Pembalakan liar masih terjadi di wilayah Balai Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Purwantoro, Wonogiri. Sasaran utama adalah kayu jati dan sonokeling. Ass Perhutani Purwantoro, Wawan Kurniawan,

KLATEN- Enam kepala Pusat Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PPKKS) yakni PPKKS Cawas I, Cawas II, Manisrenggo, Juwiring, Jatinom, dan Polanharjo, yang diduga menyalahgunakan dana asuransi untuk keluarga miskin (askeskin) tahun 2006 terancam sanksi. Mereka akan dijerat PP 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).