PURWOKERTO-Data yang terkait dengan masalah kekerasan berbasis gender dan anak di Banyumas sulit didapat. Jarang dinas dan instansi di lingkungan pemkab yang memiliki data akurat atau menerima pengaduan dari masyarakat.

Data Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan dari 2006 hingga April 2007 terjadi 88 kasus kekerasan dengan korban anak-anak. Kasusnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 45, 17 pencabulan, tujuh pelecehan seksual, lima kekerasan terhadap anak, dan 12 korban perdagangan manusia atau tafficking.

Kepala Dinas Purwito mengatakan data yang masuk lebih kecil dari keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Data akurat sulit didapat karena masyarakat enggan melapor atau menyampaikan informasi kalau terjadi kasus tersebut pada keluarga atau lingkungannya. ''Untuk itu sosialisasi terus ditingkatkan agar ada pemahaman masyarakat serta kesadaran atas kesetaraan gender,'' ujarnya.

Ia mengemukakan hal itu saat sosialisasi pengembangan fungsi pengarusutamaan gender dan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja di Balai Kelurahan Sokanegara, Purwokerto Timur, kemarin.

Kegiatan itu diikuti puluhan anggota tim pengarusutamaan gender dan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja Banyumas. Nara sumbernya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hudi Utami serta Dra Emma R MHum, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Jateng.

Menghambat

Keterbatasan data masalah gender juga diakui oleh Hudi Utami. Keadaan itu menghambat dalam merancang kebijakan serta penanganan. ''Pada hampir semua dinas dan instansi di lingkungan pemkab sulit memperoleh data kekerasan berbasis gender secara akurat,'' ungkapnya.

Akibatnya, sulit menganalisis tingkat kekerasan berbasis gender di Banyumas. Termasuk berbagai ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kasus-kasus yang nyata terjadi di masyarakat, lanjut dia, juga jarang dilaporkan dinas atau instansi terkait. Bahkan ada yang tidak tahu. ''Data tentang gender sangat kami butuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan pemerataan dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan,'' ujarnya.

Menurut dia, masyarakat juga belum tergugah untuk berani melaporkan kalau terjadi kasus kekerasan gender dan anak, terutama perempuan. ''Banyak kasus kekerasan yang terjadi di daerah pinggiran atau pelosok, namun tidak dilaporkan ke dinas terkait sehingga perlindungan kurang,'' tandasnya. (G22-27)