SOLO - Dana penyertaan untuk PT Solo Raya Promosi (SRP) sebesar Rp 700 juta dari tujuh kabupatan/kota se-Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) hingga kini masih ditahan oleh masing-masing daerah. Meski masing-masing daerah sudah mengalokasikan dana Rp 100 juta dalam APBD 2007.

Seluruh bupati/wali kota dari tujuh daerah di eks Karesidenan Surakarta masih menunggu hasil laporan keuangan dari tim audit independen.

''Semua kepala daerah sepakat untuk menahan dana penyertaan itu, sambil menunggu hasil audit laporan keuangan PT SRP,'' tandas Wali Kota Surakarta Joko Widodo , kemarin.

Kendati masih menunggu hasil audit, nampaknya dana penyertaan itu tidak akan dikucurkan lagi. Pasalnya, para kepala daerah yang juga pemegang saham bermaksud mendirikan sekretariat bersama (sekber) untuk promosi wisata di eks Karesidenan Surakarta menggantikan peran PT SRP.

''Pendirian sekber juga sudah menjadi kesepakatan bersama. Untuk nasib PT Solo Raya tunggu saja dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) selanjutnya,'' ujarnya.

Ia mengakui, selama ini Dinas Pariwisata masing-masing wilayah sudah melakukan promosi pariwisata ke berbagai daerah hingga ke luar negeri. Bahkan, terkadang promosi itu lebih efektif dan tepat sasaran, dibanding yang dilakukan PT SRP.

''Untuk apa saya nunjang palang hingga ke luar negeri dan dikritik masyarakat dan anggota DPRD, kalau tidak untuk promosi pariwisata,'' katanya.

Mohon Maaf

Manajer Pengembangan Usaha PT Solo Raya Promosi (SRP), Morse Soekendra menyampaikan pemohonan maaf apabila selama kurun waktu hampir satu tahun belum mampu memuaskan banyak pihak.

Permohonan maaf tersebut disampaikan setelah dirinya menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut per 31 Juli 2007. (G8-50)