KOTA- Penanganan masalah kemiskinan di Kota Solo sekarang ini belum menyentuh pada akar masalah. Menurut anggota Komnas HAM, Jhony Simanjuntak, penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemkot Surakarta baru sebatas karitatif. Artinya, pemkot baru sebatas membantu kesulitan orang miskin, belum pada tataran pengentasan kemiskinan. Sehingga masyarakat yang miskin itu akan terus miskin.

Ia mencontohkan, pemberian beasiswa dan pembukaan sekolah plus yang menjadi kebijakan pemkot itu baru sebatas membantu warga miskin yang kesulitan menyekolahkan anaknya. ''Saya melihat program itu baik, tapi belum pas,'' kata dia di sela-sela mengikuti seminar Mewujudkan Strategis Upaya Bersama Menanggulangi Kemiskinan di Hotel Kusuma Sahid, kemarin.

Kurangi Beban

Program pemberdayaan UKM dan PKL serta pemunculan pelaku ekonomi dari masyarakat bawah, akan sedikit mengurangi beban Pemkot dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam seminar tersebut, Ketua Pattiro, Alif Basuki mengusulkan pada Pemkot Solo untuk membentuk tim KPKD (koordinator penanggulangan kemiskinan daerah) yang beranggotakan berbagai stake holder. Sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan itu bisa terintegrasi dan komperehensif serta tidak tumpang tindih dan parsial seperti sekarang ini.

''Saya melihat sudah ada upaya-upaya dari pemkot dalam penanggulangan kemiskinan. Namun upaya itu belum bisa berhasil karena masih berjalan sendiri-sendiri,'' katanya.

Asisten Administrasi Sekda, Supradi Kerta Menawi menyambut baik usulan pembentukan tim KPKD. Ia mengatakan, sebenarnya Pemkot sudah memiliki tim tersebut, hanya saja belum jalan seperti yang diharapkan.

''Jika ada payung hukum yang jelas lembaga itu bisa dibentuk,'' katanya. (G8-50)