Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedang menghadapi krisis. Hasil pemilihan umum majelis tinggi parlemen Minggu lalu tampaknya tidak berpihak kepadanya. Meskipun posisi penghitungan final masih harus ditunggu, hasil exit poll yang dilakukan berbagai media besar seperti stasiun televisi NHK menunjukkan pencapaian yang tidak menggembirakan. Partai Liberal Demokrat pimpinan Abe diprediksi gagal meraih mayoritas di majelis tinggi parlemen. Jika hasil resmi menunjukkan hal serupa, hal itu berarti sebuah isyarat buruk bagi sang Perdana Menteri.

Ketika menggantikan Junichiro Koizumi, Shinzo Abe adalah satu-satunya kandidat yang dipandang pantas menduduki kursi perdana menteri. Sebab, banyak orang ketika itu yakin bahwa Shinzo Abe-lah yang paling mungkin membawa Liberal Demokrat memenangi pemilu. Pendapat itu makin kuat setelah selama 10 bulan terakhir popularitas Abe bagaikan meroket. Awal kepemimpinannya pun menyuguhkan manuver yang menarik. Dia terbang ke Beijing dan Seoul untuk menjalin kembali hubungan baik dengan China dan Korea Selatan, yang selama ini boleh dikatakan bagai bara dalam sekam.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Jepang dengan China dan Seoul menghadapi kerikil tajam semasa pemerintahan Koizumi, terutama karena masalah yang selama ini diakui sangat peka, yakni ziarah ke makam perang Kuil Yasukuni. Negara-negara bekas jajahan Jepang semasa Perang Dunia II menganggap penghormatan kepada pelaku perang sama saja dengan melestarikan paham militeristik Jepang. Ziarah ke Yasukuni, oleh karena itu, ditanggapi sebagai sebuah langkah simbolik yang menyakitkan bagi mereka. Abe dengan halus berhasil menjaga jarak atas isu sensitif tersebut.

Shinzo Abe secara progresif bahkan menginginkan revisi konstitusi Jepang yang lebih mengarah pada konstitusi dengan semangat damai. Selain mendapat sambutan hangat dari negara-negara tetangganya itu, kabinet Abe juga mendapat dukungan masyarakat. Terbukti dari hasil jajak pendapat yang menunjukkan kabinet meraih dukungan sekitar 60 persen. Namun, kondisi tersebut adalah situasi ketika itu. Kini, realitasnya, popularitas Abe dan dukungan terhadap kabinetnya merosot tajam. Berbagai jajak pendapat pekan lalu menyimpulkan, hanya 20 persen warga Jepang yang mendukungnya.

Karena itu, hasil exit poll tersebut menegaskan indikasi semakin memudarnya pamor Partai Liberal Demokrat. Memang benar bahwa perdana menteri dipilih oleh majelis rendah parlemen. Namun, majelis tinggi parlemen berperan penting dalam menyetujui dan mengesahkan legislasi. Tanpa dukungan kuat dari majelis tinggi parlemen yang beranggotakan 242 orang, bakal akan sulit bagi Abe untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Alhasil, dapat digambarkan, kabinet Abe dihadapkan pada jalan terjal bulan-bulan mendatang ini.

Tanpa dukungan majelis tinggi, hal itu bisa diibaratkan seorang samurai yang bertarung tanpa pedang. Namun, sejauh ini Abe sendiri tetap bertekad pantang mundur. Apabila toh dia harus mundur, maka Jepang agaknya harus kembali ke era ketika perdana menteri hanya menjabat beberapa bulan. Ketidakpastian politik semacam itu akan berpengaruh pada kinerja proses legislasi, dan hal itu bakal berdampak pada kepercayaan pasar dan institusi keuangan. Itulah teori ''kebenaran politik'', dan Jepang tampaknya tinggal menunggu apakah Abe sanggup mengoreksi teori tersebut.