BLORA- Dari 850 ribu lebih penduduk Blora, hingga Mei tahun ini hanya 4.561 orang yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sesuai ketentuan, warga yang mempunyai penghasilan minimal Rp 1,2 juta per bulan, wajib mempunyai NPWP.

Minimnya jumlah penduduk yang memiliki NPWP itu berpengaruh terhadap dana bagi hasil pajak yang diterima Blora dari pemerintah pusat. Pada tahun 2006, penerimaan pajak PPH orang pribadi hanya Rp 57 juta. Sedangkan bagi hasil pajak PPH Pasal 21, yang diterima Blora 2006 mencapai Rp 2,3 miliar.

"Kalau menghendaki dana bagi hasil pajak yang diterima Blora meningkat, warga Blora juga harus taat bayar pajak. Sebab pajak yang dibayarkan akan kembali lagi ke daerah sesuai dengan pembagian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Bagian Tengah I, Dedi Rudaedi kepada Suara Merdeka usai menghadiri Launcing Ektensifikasi Wajib Pajak (WP) Karyawan Pemkab Blora, di Gedung PKPRI, kemarin.

Pada paparan di hadapan ratusan karyawan Pemkab yang hadir dalam acara itu, Dedi Rudaedi menyatakan, berdasarkan data yang diterimanya, jumlah keluarga yang tidak termasuk kategori miskin pada tahun 2005 di Blora 88.168 KK.

Berdasarkan jumlah itu, pihaknya memperkirakan potensi warga yang seharusnya ber-NPWP 44.084 orang. Karenanya, diperkirakan potensi penambahan NPWP di Blora 39.523 orang. "Kami mengambil 50 % dari jumlah keluarga tidak miskin. Sebab keluarga miskin tidak berkewajiban memiliki NPWP," katanya.

Dia menyebutkan, salah satu potensi penambahan NPWP didapatkan dari karyawan Pemkab Blora dan beberapa instansi pemerintah yang memiliki karyawan di Blora, seperti Perhutani dan Pertamina. Jumlah PNS di Blora 9.998 orang. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Setda), Bambang Sulistya mengharapkan, seluruh PNS di Blora turut serta menyukseskan program ekstensifikasi wajib pajak. (H18-76)