KULONPROGO - Data calon penerima dana rekonstruksi korban gempa yang dikeluarkan oleh pemerintah kembali menuai protes warga. Kemarin pagi, sekitar 20 keluarga dari Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk meminta kejelasan.

Dalam kesempatan itu, warga memprotes sejumlah rumah yang akan menerima bantuan dana dengan kondisinya lebih bagus dari calon lain yang tidak mendapatkan. Warga menilai, pendataannya tidak adil dan indikatornya tak jelas.

Salah satu tokoh masyarakat yang ikut mendampingi warga, Anton Hermawan mengatakan, penyaluran dana di daerahnya tidak tepat sasaran. Data by name yang dikeluarkan pemerintah untuk kriteria rusak tidak objektif. Sebab beberapa rumah yang masuk dalam kelompok ini kondisinya lebih bagus.

Khusus Pedukuhan V dan VI saja, tercatat ada 20 keluarga yang kondisi rumahnya lebih memprihatinkan. Sebagian besar penerima dana Rp 4 juta ini justru rumahnya tidak layak disebut sebagai penerima bantuan. "Warga mengharapkan agar dicek ulang ke lapangan karena banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Dengan asumsi setiap pedukuhan ada sekitar 10 rumah, lanjut dia, maka untuk Karangsewu saja bisa mencapai lebih dari 100 rumah. Hal ini harus dicek oleh petugas agar dana yang diberikan bisa mencerminkan keadilan. Begitu pula dengan 20 keluarga yang mengajukan agar ikut disurvei. "Tadi semua nama yang diusulkan juga dilengkapi dengan foto rumah," katanya.

Kepala DPU Ir Moch Nadjib berjanji akan mengecek data yang diusulkan dalam daftar by name. Jika memang kondisinya rusak dan pernah masuk dalam daftar pengusulan maka semuanya bisa diupayakan. "Apa pun nanti keputusannya, agar bisa disikapi dengan bijaksana," pintanya. (H43-70)