SEMARANG - Keluhan mahalnya pendidikan masih terdengar di sana-sini walaupun bantuan operasional sekolah (BOS) sudah dikucurkan oleh Pemerintah bagi siswa SD-SMP. Memang, lulus SD, SMP, atau SMA belum serta merta membuat orang tua siswa bernapas lega. Mereka masih harus memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terutama sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang dikenakan pada setiap murid baru. Diterima di sekolah negeri pun, bukan jaminan SPI-nya lebih murah dari sekolah swasta. Oleh karena itulah pakar pendidikan dari Unnes Prof Retmono mengimbau pada sekolah-sekolah agar Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) tidak berlebihan. Pasalnya, ungkap dia, RABS yang berlebihan akan berdampak pada besarnya SPI yang harus dibayarkan orang tua siswa.

Memang, imbuhnya, tidak semua biaya pendidikan harus dibebankan pada Pemerintah dari APBN/APBD. Yang mampu, harus memberikan kontribusi, namun jangan sampai memberatkan. Menurut dia, jika subsidi silang seperti itu dilaksanakan, maka masyarakat miskin tidak akan lagi mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan.

Ditambahkan, komite dan kepala sekolah juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan sekolah namun tidak membebani orang tua murid. ''RABS harus transparan. Kalau yang dimasukkan anggaran untuk pembelian AC tiap kelas atau mobil kepala sekolah, rasanya kok tidak pantas,'' kata dia, Senin (30/7).

Karena itu dia mengimbau agar sekolah tidak berlomba-lomba menaikkan SPI. Pemerintah kabupaten/kota pun, harus turut mengawasi. DPRD, lanjut dia, selain harus turut mengontrol, juga melakukan cek dan ricek. ''Peraturan dari pemerintah mungkin harus ada yang diperbaiki agar tidak memberatkan siswa dan orang tuanya.'' (H11,H31-62)