Ketika penduduk Bagdad bersuka cita merayakan keberhasilan kesebelasan nasionalnya lolos ke final Piala Asia 2007, jutaan warga Irak lainnya menyaksikan jejak bersejarah itu melalui televisi dari Turki, Lebanon, Yordania, dan negara-negara Timur Tengah. Sejak April lalu, sekitar empat juta warga Irak mengungsi di berbagai belahan dunia, dan sebagian telantar. Gelombang pengungsian terjadi sebelum invasi Amerika Serikat dan sekutunya pada 2003, sebagian lainnya setelah serangan yang menumbangkan rezim Saddam Hussein itu. Apalagi setelah pertikaian antarsekte memorakporandakan tatanan kehidupan di sana.

Sekjen Kementrian Luar Negeri Irak Mohammed al-Hajj al-Hmud memperingatkan adanya krisis kemanusiaan di pengungsian. Pemerintah mengimbau komunitas internasional untuk membantu negara-negara yang menampung mereka, khususnya para tetangga untuk mendukung Bagdad mengatasi masalah pelik tersebut. Tanggung jawab kemanusiaan menjadi titik mendasar yang disampaikan al-Hmud untuk disikapi lebih serius dengan berani mengakui telah terjadi krisis kemanusiaan. Intinya, dibutuhkan bantuan untuk meringankan penderitaan, mencarikan solusi, serta memudahkan izin tinggal bagi para pengungsi.

Inilah imbas krisis akibat invasi pimpinan AS yang mulanya berdalih menumbangkan diktator Saddam, yang dianggap sebagai ancaman karena mengembangkan senjata pemusnah massal. Semua tak terbukti, dan tindakan sepihak tanpa restu PBB itu terbukti kontraproduktif bagi rakyat Irak, kawasan Teluk, Timur Tengah, hingga komunitas Islam secara internasional. Negeri 1001 Malam itu terkoyak perang saudara. Hampir tiap hari bom meledak dan merenggut nyawa manusia. Tembok pemisah Suni- Syiah dibangun oleh Amerika, yang secara psikologis justru menguatkan kesan formalisasi permusuhan dengan memberi sekat fisik.

Di tengah kondisi demikian, mengungsi merupakan pilihan. Dalam catatan PBB, sekitar empat juta dari 26 juta penduduk Irak telah menyebar ke berbagai negara yang memungkinkan menerima mereka. Komisi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) menggarisbawahi, gelombang pengungsian itu merupakan yang terbesar di kawasan Timur Tengah sejak 1948 ketika Israel mencaplok wilayah Palestina, sehingga ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Terbesar, warga Irak memilih ke Suriah (1.200.000), Yordania (750.000), Mesir (100.000), Iran (54.000), Lebanon (40.000), Turki (10.000), dan negara-negara Teluk (200.000).

Rekonstruksi Irak, fisik maupun politik, jelas terhambat oleh pertikaian antarkelompok. Tuntutan agar pasukan koalisi hengkang untuk digantikan pasukan PBB, dijawab dengan sikap ngotot Amerika dan sekutunya. Keinginan untuk terlibat makin dalam di sana - antara lain didasari harga diri dan motif-motif politik minyak - , pada sisi lain makin memanaskan keadaan. Di tengah ketidakstabilan itu, sulit dicegah masuknya unsur-unsur yang memperkuat sentimen kelompok dari negara-negara tetangga. Jangan-jangan, kondisi kisruh seperti itulah yang terus dikehendaki oleh semua yang berkepentingan dengan Irak?

Masa depan anak-anak Irak sangatlah suram di tengah ketidakpastian itu. Awal bulan ini, UNHCR mengucurkan bantuan sebesar Rp 1,1 triliun untuk pelayanan kesehatan, tempat penampungan, dan memenuhi kebutuhan lain para pengungsi. Kebutuhan pendidikan dan merencanakan solusi bagi masa depan anak-anak kiranya perlu difokuskan oleh badan-badan dan masyarakat internasional. Memang, yang paling dibutuhkan adalah bagaimana mendorong terciptanya peredaan di Irak. Hanya dengan Irak yang stabillah para pengungsi berani merajut harapan untuk kembali hidup normal di Tanah Air mereka.