JAKARTA- Kontroversi keberangkatan sejumlah elemen masyarakat termasuk anggota DPR ke Korea Selatan dan Jepang untuk mencari bahan kajian mengenai nuklir, membuat anggota Komisi VII DPR (bidang energi) Tamam Achda membatalkan rencananya.

Sedianya, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan itu akan bertolak ke Jepang 29 Juli hingga 2 Agustus untuk maksud yang sama. Kepastian pembatalan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat (27/7).

''Setelah berkonsultasi dengan saya, akhirnya yang bersangkutan membatalkan kunjungannya. Tapi, posisi fraksi bukan melarang atau tidak menyetujui. Yang jelas, dari PPP tidak ada yang berangkat,'' katanya.

Dia menambahkan, rencana kepergian itu sebenarnya adalah untuk memenuhi undangan dari Menristek Kusmayanto Kadiman. ''Saya tidak mengerti betul, apakah kunjungan itu bisa terkena delik gratifikasi atau tidak. Silakan tanyakan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR,'' ujarnya.

Undangan Pemerintah

Secara terpisah, Ketua DPR Agung Laksono juga mengatakan kunjungan sejumlah anggota Komisi VII ke Korsel adalah memenuhi undangan dari pemerintah kepada tokoh-tokoh dari berbagai unsur. ''Yang diundang adalah dari semua unsur, baik dari kalangan agama, budaya, LSM, parlemen, ahli nuklir. Semuanya dalam kapasitas pribadi. Jadi tidak ada dobel anggaran.''

Sebab, lanjut dia, DPR tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Akan menjadi masalah jika DPR dan pemerintah sama-sama mengeluarkan anggaran. Ini bukan program DPR dengan menggunakan dana pemerintah. Soal ada-tidaknya sanksi, Agung mengaku akan menyerahkannya kepada BK. ''Saya sudah sampaikan kepada Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun. (H28-49)