WONOGIRI- Pemanggilan dan pemeriksaan Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi SH oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (27/7), menjadi perbincangan hangat masyarakat. Apalagi hal itu ditayangkan di hampir semua stasiun televisi.

Akan tetapi Begug saat dikonfirmasi Jumat (27/7) menyatakan, pemeriksaan oleh KPK terhadap dirinya itu tidak terkait dengan dugaan korupsi APBD. "Memang saya dipanggil KPK, tapi hanya dimintai klarifikasi," tandasnya.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan Begug berdasarkan pengaduan masyarakat. "Dia diperiksa masih sebagai saksi," katanya.

Menurutnya, Begug diperiksa seputar penggunaan APBD Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2004. Menurut dia, kebijakan di KPK berbeda dengan di kepolisian dan kejaksaan. "Jika di kepolisian dan kejaksaan penyelidikan dapat diikuti prosesnya. Tetapi di KPK proses penyelidikan tidak boleh dipublikasikan."

Diperiksa 6 Jam

Saat dicegat wartawan usai rapat panitia musyawarah (Panmus) DPRD Wonogiri yang membahas LKPj 2006, Jumat (27/7), Begug semula enggan berkomentar. "Tidak ada komentar," katanya.

Namun ketika didesak, dia akhirnya menyatakan bahwa pemeriksaan di KPK itu bukan karena menyangkut soal APBD. "Soal APBD tidak ada masalah." "Kalau tidak masalah, mengapa sampai diperiksa KPK?" tanya wartawan.

"KPK minta klarifikasi soal aset saya ketika mencalonkan bupati. Jadi tidak terkait dengan APBD," kata Begug.

Dia diperiksa selama enam jam di kantor KPK di Jakarta, Kamis (26/7) pukul 09.30-17.00. Saat ditanya soal mengapa sikapnya di Gedung KPK Jalan Veteran II Jakarta Pusat sampai berlari-lari dan berusaha kabur menghindari kejaran wartawan, dia mengatakan karena dirinya dikira Bupati Garut.

"Saya ini dikira Bupati Garut. Pemeriksaan saya bersamaan waktunya dengan waktu Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, dia (Agus) akhirnya ditahan." Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi APBD 2004 erat kaitannya dengan dana tali asih (DTA) para anggota DPRD Wonogiri periode 1999-2004 dan buku ajar SD/MI.

Untuk kasus DTA telah disidik Kejari Wonogiri dan telah ditetapkan 17 tersangkanya, yakni anggota DPRD hasil Pemilu 1999. Mereka terlibat menjadi panitia anggaran dan yang mengikuti rapat pimpinan. Dalam perkembangannya, para pejabat eksekutif juga ikut diperiksa, terutama yang tugas pokok dan fungsinya berkait dengan penganggaran dana APBD. (P27,J13-46,50)