logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 28 Juli 2007 SEMARANG
Line

Lab Swasta Diminta Layani Warga Miskin

SEMARANG- Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) akan mengusulkan pada pemerintah dalam hal ini Depkes, untuk berpartisipasi dalam jasa pelayanan laboratorium kesehatan (labkes) swasta kepada masyarakat miskin. Seperti halnya Askeskin yang selama ini berlaku di institusi kesehatan seperti rumah sakit.

Menurut Ketua ILKI Pusat, Sri Suparti, pelayanan laboratorium bagi masyarakat miskin selama ini baru dilakukan labkes pemerintah, yang jumlahnya secara nasional mencapai 600 lebih laboratorium dari total 1222 labkes seluruh Indonesia.

''Ini merupakan salah satu hasil Munas ILKI III yang hasilnya akan disampaikan ke Depkes, Mudah-mudahan untuk labkes swasta ini bisa dilakukan MOU terkait pelayanan bagi warga miskin,'' jelas dia di sela-sela Munas III ILKI, di Hotel Patra Jasa, Jumat (27/7).

Ditambahkannya, ILKI sangat siap membantu pemeriksaan bagi masyarakat kurang mampu. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan berapa persen pembagiannya, mengingat usulan tersebut baru akan disampaikan ke pusat usai Munas.

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes RI, Dr H Abdul Rival MKes menyatakan, labkes kini tidak lagi sebagai penunjang tetapi penentu diagnosa penyakit. ''Teknik pemeriksaan dan alat-alat laboratorium ini berkembang pesat. Namun demikian pemeriksaan lab belum membudaya di masyarakat,'' paparnya.

Karena itu, pihaknya meminta agar labkes bisa terus meningkatkan manajemen dalam pengelolaannya. Semakin menjamurnya labkes, tak urung mendorong persaingan ketat terutama labkes swasta. ''Labkes berstandar ISO Internasional masih minim, seperti di Jateng saja, baru dua institusi dari sekitar 100-an lab. Sedangkan yang lain masih dalam proses menuju ke sana,'' ungkap Dr Abdul.

Persaingan itu, tak urung membuat rasionalisasi harga yang ditetapkan sering menjadi tidak sehat. Penetapan unit cost dan tarif laboratorium, termasuk salah satu agenda yang dibahas dalam kegiatan itu. ''Tarif rasional tetap memperhitungkan aspek bisnis, tetapi juga tidak boleh melupakan kepentingan masyarakat '' jelas pembina sekaligus pengurus ILKI pusat, Dr Purwanto AP SpPK. (J14-56)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA