TOLAK PLTN : Sejumlah elemen masyarakat didampingi Bupati Kudus HM Tamzil dan muspida menyampaikan penolakan atas rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, kepada anggota DPD asal Jateng. Mereka diterima anggota DPD Ir Budi Santoso, Dr Sudharto MA, Dra Nafisah Sahal, dan KH Achmad Chalwani di sekretariat Jl Pemuda, Selasa (24/7). (57)

SEMARANG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng akan membawa aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria sampai ke Presiden. Wakil daerah itu juga akan mengusulkan agar dibentuk Pansus PLTN.

''Aspirasi dari masyarakat akan kami bawa ke sidang paripurna DPD. Targetnya bisa dibentuk pansus, seperti kasus Lapindo,'' kata anggota DPD Ir H Budi Santoso usai menerima aspirasi berbagai elemen masyarakat yang menolak pembangunan PLTN Muria, di sekretariat DPD, Jl Pemuda, Selasa (24/7).

Hal senada disampaikan Koordinator DPD asal Jateng Dr Sudharto MA. Dalam paripurna itu setidaknya disepakati dibentuk Pansus, tim, atau dibuat surat kepada Presiden yang isinya minta peninjauan kembali rencana pembangunan PLTN Muria.

Mereka yang menyampaikan aspirasi terdiri atas Ketua SPSI Kudus HM As'ad, Direktur Eksekutif Walhi Jateng Arief Zayyn, dari LSM Masyarakat Reksa Bumi (Marem), yakni Lilo Suryana dan Hasan Aoni Aziz, serta Djoko Herryanto dari LSM Lempung (Gelem Nampung).

Mereka didampingi langsung Bupati Kudus HM Tamzil, Ketua DPRD Asyrofi, dan Kapolres AKBP M Iswandi. Selain Budi Santoso dan Sudharto, mereka juga diterima anggota DPD Dra Nafisah Sahal dan KH Achmad Chalwani.

Menurut As'ad, PLTN bukan hanya masalah lokal, tapi regional, bahkan nasional. Pihaknya menolak dengan damai dan melalui kajian matang.

Asyrofi menegaskan, tidak ada satu pun masyarakat Kudus yang mendukung pembangunan PLTN. ''Mereka (masyarakat-Red) meminta agar rencana itu ditinjau ulang.''

Dia khawatir, nuklir akan membuat investor hengkang dari Kudus karena merasa tidak nyaman.

''Padahal produksi rokok di Kudus telah menyumbang cukai Rp 10 triliun pada 2007. Belum lagi akan terjadi lonjakan jumlah pengangguran jika pabrik-pabrik tutup hanya karena ada PLTN,'' sambung As'ad.

As'ad menambahkan, pihaknya juga telah menerima keluhan dari para pengusaha. Mereka keberatan dengan rencana pembangunan PLTN itu. Jika sampai dibangun, para pengusaha akan hengkang dan ribuan pekerja dipastikan bakal kehilangan pekerjaannya.

Lilo Suryana menilai krisis energi yang dijadikan alasan pembangunan PLTN tidak masuk akal. ''Yang terjadi di tempat kita adalah krisis pengelolaan energi dan pengelolaan teknis pembangkit listrik.''

Baik dia, Arief, Hasan Aoni, maupun Djoko Herryanto meminta agar pemerintah berkaca dari peristiwa di Jepang belum lama ini, dan bocornya reaktor Chernobyl di Rusia tahun 1986 lalu. Padahal PLTN milik Tokyo Electric Power Co (TEPCO) di Kashiwazaki-Kariwa, Provinsi Niigata itu diklaim sebagai yang terbesar dan teraman, namun bocor dihantam gempa berkekuatan 6,8 Skala Richter. Sementara, Semenanjung Muria yang menjadi calon lokasi PLTN merupakan daerah patahan yang tentunya rawan terjadi gempa tektonik.

Gerakan Moral

Budi Santoso menyarankan agar elemen masyarakat membuat kajian atas penolakan itu secara lengkap dari berbagai aspek. Mereka juga diminta membentuk tim untuk melakukan gerakan moral yang bisa menarik simpati masyarakat. Misalnya membuat kaus bertuliskan penolakan dan melakukan kampanye hingga Jakarta, serta memasang iklan di media massa.

''Buat kata-kata yang bagus. Misalnya, 'kita sudah kenyang dengan bencana, kenapa menciptakan bencana baru','' kata dia.(G7-41)