JAKARTA- Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Johanis Kaloh meminta kasus pengeroyokan yang diduga melibatkan praja IPDN dinilai secara objektif.

''Kami mengharapkan kasus ini dilihat dengan obyektif agar terjadi keseimbangan cerita,'' katanya dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS di Departemen Dalam Negeri Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, selain Widodo dan Kaloh, hadir pula Sekjen Depdagri Diah Anggraeni dan Kapuspen Depdagri Saut Situmorang.

Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain kasus pengeroyokan praja IPDN yang menewaskan Wendi Budiman, seorang tukang ojek. Juga membahas persiapan wisuda praja yang biasanya dihadiri oleh Presiden.

Permintaan Kaloh ini disampaikan sehubungan banyaknya berita yang menurutnya telah menyudutkan pihak kampus pencetak pamong praja itu.

Kaloh yang baru bertugas beberapa bulan itu menjelaskan kronologi kejadian yang dihimpun tim investigasi bentukannya.

Saat kejadian, lanjutnya, tiga mahasiswi dan seorang mahasiswa pascasarjana IPDN berada di Jatinangor Town Square Mall naik lift dari lantai satu. Sesampai di lantai dua, masuk enam orang lain termasuk Wendi. Di dalam lift tersebut, Wendi melakukan pelecehan terhadap mahasiswi IPDN dengan cara menempelkan badannya. Mahasiswa yang disebut bernama Gondo tidak terima perlakuan Wendi sehingga terjadi perkelahian di dalam lift.

Ketika lift berhenti, mahasiswi IPDN tersebut berteriak dan menarik perhatian. Praja lain mendengar dan terlibat perkelahian.

Menanggapi penjelasan Ka-loh, Kapuspen Depdagri Saut Situmorang menyatakan, ''Kronologi yang dibeberkan Pak Kaloh bukan merupakan pembelaan, tetapi hasil investigasi dari tim yang telah dibentuk.''

Datangi IPDN

Aksi unjuk rasa warga Jatinangor, Sumedang atas tewasnya Wendi belum juga reda. Ratusan orang yang didominasi tukang ojek kembali mendatangi kampus IPDN. Tuntutan pembubaran tetap disuarakan.

"Dengan kejadian Wendi, IPDN tidak cocok lagi berada di Jatinangor," kata jubir aksi, Deden Doni.

Purek Bidang Kemahasiswaan IPDN Indrarto muncul menemui massa. Dia langsung diminta untuk meneken lima tuntutan warga.

Lima poin itu yakni penyelesaian kasus tersebut secara cepat dan transparan, menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman seberat-beratnya, permohonan maaf secara terbuka melalui media massa, permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat, dan konpensasi moril dan materiil bagi keluarga korban.

Pemenuhan seluruh tuntutan itu ditenggat selama satu minggu. Jika tidak dilaksanakan, IPDN bersedia membubarkan diri. Setelah itu, massa meninggalkan kampus. (J22,J13,dwi-49)