JAKARTA- Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman diam-diam membawa enam anggota Komisi VII DPR ke Korea Selatan (Korsel) dan Jepang untuk ''belajar'' nuklir.

"Sangat saya sayangkan Menristek membiayai kegiatan anggota Komisi VII tidak secara transparan,'' kata anggota Komisi VII DPR Alvin Lie, di Jakarta, Selasa (24/7/).

Menurut dia, langkah itu dapat memengaruhi independensi dan neteralitas anggota terkait dalam menyikapi kebijakan pemerintah, khususnya mengenai rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.

Anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Nuklir DPR RI yang diajak Menristek ke Korsel dan Jepang adalah Ketua Komisi VII Agusman Effendi, Tjatur Sapto Edy, Zainuddin Amali, Zulkieflimansyah, M Najib, dan Tamam Achda.

Selain Tamam, anggota DPR ini berkunjung ke Korsel dari 21-25 Juli 2007. Sedangkan Tamam berkunjung ke Jepang dari 29 Juli-2 Agustus.

Menurut Alvin, melalui SMS, Menristek mengakui sebagian anggaran sosialisasi PLTN sebesar Rp 5 miliar digunakan untuk memberangkatkan beberapa anggota Komisi VII itu, tokoh-tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk lebih mengenal pro-kontra PLTN.

Kebijakan Menristek, kata Alvin, bisa menjadi konflik kepentingan, karena anggota Komisi VII berwenang mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Ristek.

"Seharusnya anggaran sosialisasi difokuskan untuk konsultasi dan menggali aspirasi dengan warga yang akan langsung tersentuh pembangunan PLTN di Semenanjung Muria," jelas Alvin.

Alvin menegaskan fraksinya sama sekali tidak mengetahui rencana ke Korsel. ''Komisi VII tidak tahu, fraksi juga tidak tahu. Berarti mereka jalan sendiri,'' tandasnya.

Tidak Tahu

Secara terpisah, anggota Komisi VII Effendi MS Simbolon (FPDI-P) juga mengaku tidak tahu soal keberangkatan koleganya ke Korsel dan Jepang.

Namun dia tidak mempersoalkannya. Sebab, di Komisi VII memang ada program pembahasan energi nuklir yang ditangani oleh kaukus tersebut.

''Kaukus itu membuat program yang intinya mendorong berdirinya PLTN di Indonesia. Bisa jadi, itu program kerja komisi, sehubungan dengan pembahasan PLTN Muria,'' katanya.

Program itu untuk menjajaki penggunaan dan pemanfaatannya. ''Tapi, kita tidak akan gegabah untuk merekomendasikan sesuatu sebelum diobservasi,'' tandasnya.

Diserahkan IAEA

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Hukum dan Hubungan Masyarakat (BKHH) Batan, Ferhat Aziz, mengatakan, studi tapak yang dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) terhadap kawasan yang rencananya dibangun PLTN Muria, akan diserahkan ke IAEA (Badan Tenaga Nuklir Internasional), Agustus mendatang.

Namun dia belum dapat memastikan kapan tepatnya laporan tersebut diserahkan.

''Setelah menerima hasil studi tapak tersebut, IAEA akan mengambil keputusan apakah akan merekomendasikan atau menolak, rencana pembangunan PLTN Muria,'' kata Ferhat, di Jakarta, Selasa (24/7).

Berkaitan dengan bertambahnya kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan PLTN, setelah kecelakaan di Jepang beberapa waktu lalu, dia mengatakan akan menjadi catatan Batan.

Dia mengutip pendapat Dirjen IAEA El Baradai, pembuatan bangunan PLTN di Jepang itu mungkin diakibatkan desain bangunan PLTN tidak mengantisipasi gempa sebesar itu, meskipun mereka mempunyai catatan gempa yang lengkap.

''Kecelakaan PLTN di Jepang yang diakibatkan gempa, bagaimanapun memukul industri nuklir termasuk di Indonesia. Kenyataannya, rencana pembangunan PLTN Muria sudah mengantisipasi gempa semacam itu,'' katanya.(H28,J10,J21-48)