JEPARA- Warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara, yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Balong (PMB) meminta kepada pemerintah agar menjernihkan persoalan dana sosialisasi PLTN dari APBN.

Warga keberatan jika diklaim sebagai obyek sosialisasi, sementara kegiatan tersebut tak pernah ada di desanya.

"Warga sama sekali tak pernah menerima sosialisasi tentang PLTN. Jadi kalau ada suara bahwa sikap warga menerima PLTN setelah adanya sosialisasi, itu fiktif," tegas Ketua PMB, Setyawan Sumedi, Selasa (24/7).

Ia mengatakan hal itu menyikapi informasi dari anggota Komisi VII DPR Alvin Lie saat datang ke Balong, Senin (23/7). Alvin menyebut pemerintah telah mengucurkan dana Rp 5 miliar dari APBN 2007 untuk kegiatan sosialisasi. "Pemerintah harus menjernihkan persoalan ini agar masyarakat tahu," katanya.

Alvin menyebut jelas bahwa dana Rp 5 miliar itu telah terkucur dari APBN 2007 ini. "Informasi dari pemerintah kepada komisi kami, dana itu digunakan untuk sosialisasi PLTN. Jika kenyataannya di desa ini belum ada sosialisasi, kami akan minta kejelasan penggunaannya," kata dia sambil menambahkan, rencana pembangunan PLTN telah tertuang dalam PP No 5/2006.

Wakil Ketua DPRD Jepara, Ahmad Sholihin, mengatakan secara resmi di kabupaten belum ada sosialisasi PLTN dalam empat tahun terakhir.

Ditanya soal beberapa kali pihak Batan menggelar pameran teknologi di Jepara, termasuk manfaat radiasi nuklir, Sholihin tidak membantah.

Sekali

"Memang pernah sekali Batan menggelar pameran pada tahun 2006. Waktu itu lebih pada manfaat nuklir pada bidang kesehatan," katanya. Para wakil rakyat juga pernah diajak Batan ke balai riset di Serpong, dan diberi informasi tentang PLTN secara umum.

Catatan Suara Merdeka, selain pameran teknologi nuklir di DPRD, Batan juga melakukan hal serupa di Kantor Setda, termasuk menggelar Jeparatech Expo 2006 di Gedung Wanita.

Batan juga menggelar acara serupa, yakni panen raya padi dari benih hasil radiasi nuklir di Desa Bondo Kecamatan Bangsri. Pada tahun 2006 Bupati Jepara Hendro Martojo dan Ketua DPRD (kini jadi wakil bupati) Achmad Marzuqi bersama-sama Batan berangkat ke Korsel untuk studi PLTN.

Ketua PCNU H Nuruddin Amin mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan persoalan dana sosialisasi itu kepada masyarakat, sebab informasi dari Komisi VII DPR itu membuat warga Desa Balong bertanya-tanya.

"Siapa pengguna sosialisasi itu dan sasarannya siapa. Ini perlu dijelaskan agar tak menimbulkan keresahan masyarakat, sebab kenyataan masyarakat Balong belum menerima materi sosialisasi," kata dia.(H15-19)