| Rabu, 25 Juli 2007 | KEDU & DIY |
Pemerintah Harus Tegas Hadapi Arab SaudiYOGYAKARTA - Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta meminta pemerintah mengambil sikap tegas menghadapi Arab Saudi terkait pelarangan pesawat komersial mengangkut jamaah haji. ''Ancaman Arab Saudi lebih bernuansa politis, harusnya tidak semua pesawat Indonesia dilarang terbang ke Arab kalau hanya masalah teknis,'' tandas Sunardi dari PDHI. Menurutnya, kalau alasannya teknis hanya beberapa pesawat yang dinilai tidak layak terbang tersebut yang tidak boleh ke Arab. Tapi tampaknya pihak di sana menggeneralisasi semua pesawat tak boleh terbang membawa penumpang calon haji. Sebenarnya Indonesia bisa menyewa pesawat dari maskapai penerbangan lain dengan catatan masih ada pesawat Garuda yang layak. Dia menilai, jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun yang masuk ke Arab Saudi mencapai 200.000 orang. Jumlah itu terbesar di dunia sehingga menjadi incaran bisnis pelaku ekonomi termasuk maskapai penerbangan. Padahal selama ini maskapai penerbangan Garuda kewalahan mengangkut calon haji. Bahkan sering menyewa maskapai lain untuk membawa penumpang menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sulit Dilakukan Mengenai adanya wacana membawa calon haji menggunakan kapal laut, menurutnya, sangat sulit dilakukan. Dia tak yakin jamaah dapat bertahan begitu lama di tengah lautan. Kalaupun bisa, mereka akan mengalami kelelahan dan tak bisa menunaikan ibadah secara maksimal. ''Kabarnya, perjalanan laut menuju Arab Saudi paling cepat 17 hari. Ini sangat melelahkan apalagi banyak jamaah yang sudah berumur jadi rawan kalau harus menempuh perjalanan begitu lama,'' ucapnya. Dia mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil sikap agar calon haji tidak terkatung-katung. Pasalnya, sebentar lagi umat yang akan berangkat sudah harus mempersiapkan diri. (D19-70) |