JAKARTA-Mengingat jumlah tenaga kerja yang terlibat cukup besar, pemerintah akan menjembatani negosiasi antara PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASI) dan PT Naga Sakti Parama Shoes Industry (NASA) dengan PT Nike Indonesia.

Dari negosiasi itu pemerintah berharap PT Nike setidaknya mau memperpanjang kontrak kepada kedua pabrik sepatu.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menjawab wartawan di Kantor Wapres, Selasa (24/7).

Erman mengatakan persoalan Nike dengan NASA dan HASI adalah masalah bisnis. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus duduk bersama mencari solusinya.

''Presiden sudah menginstruksikan kepada Menakertrans, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan BKPM untuk melakukan mediasi,'' tambahnya.

Pada prinsipnya pemerintah menginginkan bagaimana agar kontrak sepatu dari PT NASA dan HASI tidak terputus, sehingga ada kelangsungan bagi para pekerja.

''Pemerintah berharap Nike bersedia memperpanjang kontrak, setidaknya untuk sementara waktu, guna memberi kesempatan bagi dua perusahaan itu untuk mengubah strategi bisnis, sehingga tidak ada karyawan yang di-PHK,'' katanya usai mengikuti rapat revisi anggaran di kantor Wapres, kemarin.

Harapan tersebut menurutnya, sudah disampaikan dalam pertemuan antara Nike dengan PT NASA dan HASI yang sudah dilakukan beberapa kali.

Erman berpendapat, dengan perpanjangan kontrak sementara waktu diharapkan kedua perusahaan itu tetap eksis, meski nantinya terputus dari Nike.

Persoalan Bisnis

Namun jika titik temu perpanjangan kontrak tidak tercapai dan terjadi PHK, manajemen HASI dan NASA sepenuhnya harus bertanggung jawab.

''Jaminan bagi buruh mutlak diselesaikan, karena itu tanggung jawab perusahaan. Dan UU-nya bilang begitu,'' tegas Menakertrans.

Meskipun kabarnya pihak Nike tidak akan mengubah keputusannya menghentikan kontrak dengan PT HASI dan PT NASA, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengaku pemerintah dan Nike telah mencapai jalan kompromi.''Nanti dari dua sudut pandang itu akan dipertemukan supaya terjadi kompromi,'' kata Fahmi.

Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa campur tangan ke dalam permasalahan tersebut karena hal itu murni persoalan bisnis yang hanya bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Pemerintah hanya bisa mengeluarkan aturan di bidang industri misalnya terkait infrastruktur, sistem pengupahan buruh, dan sebagainya.

Selain itu, menurut Fahmi, industri sepatu adalah industri yang dapat dengan mudah berpindah tangan. ''Konsep perusahaan sepatu seperti Nike adalah mencari supplier yang memenuhi syarat dari segi harga, delivery time, dan kualitas,'' jelasnya.

Jika tidak bisa memenuhi syarat, maka Nike akan mencari supplier lain untuk memenuhi tuntutan persaingan.

Indonesia, lanjutnya, adalah salah satu supplier potensial di Asia selain India, Bangladesh, Afrika Selatan, dan Brazilia karena SDM-nya. (A20,J10-59)