BANTUL - Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi mengatakan, salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini karena sejak merdeka kurang memperhatikan sumber daya manusia (SDM) sebagai tulang punggung pembangunan bangsa di masa datang.

Selama ini yang menjadi ukuran pembangunan hanya ada tiga yakni uang, duit, dan rupiah. ''Karena itu, segala sesuatunya selalu diukur dengan uang dan uang, inilah kesalahan kita dalam membangun bangsa,'' katanya pada peresmian lima puskesmas, sekolah, dan balai masyarakat di Bambanglipuro, Bantul, Rabu (11/7).

Berkaitan dengan hal itu, Bupati memuji pihak PT Unilever yang telah membantu menyelesaikan pembangunan lima gedung puskesmas dan sekolah yang ada di Bantul. Untuk meningkatkan SDM, syarat utama adalah pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, Direktur Corporate Relation dan HR PT Unilever Indonesia Tbk Joseph Bataona dalam kesempatan itu membenarkan apa yang dikatakan Bupati. Sebab, ujarnya, tidak mungkin bangsa ini bisa bersaing dengan negara lain kalau SDM-nya kurang mumpuni.

Kelima Puskesmas dan sekolah yang berhasil direnovasi adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) Sidomulyo dan Sumbermulyo di Bantul. Puskesmas Pathuk, Gunungkidul. Dua bangunan lainnya yang diresmikan adalah Balai Masyarakat Klajuran, Sleman dan TK Siten, Bantul. (sgt-70)

Koperasi Lembaga Legitimasi Kekuasaan

YOGYAKARTA - Di Indonesia terdapat ribuan koperasi yang hanya menjadi legitimasi kekuasaan atas konstitusi agar tetap ada. Jadi, banyak koperasi tidak memiliki nilai tambah karena sekadar memenuhi kewajiban adminsitratif.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Maru SE MSi (Dosen FE UMY dan Peneliti Inspect Yogyakarta) saat menyampaikan materi pada acara diskusi bulanan Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (11/07), di kampus Jl Lingkar Barat, Kasihan, Bantul.

Di awal diskusi dia mengatakan, saat ini arus persaingan bisnis semakin ketat dan memaksa berbagai lini bisnis untuk lebih berdaya saing. Budaya organisasi harus dirombak total apabila tidak ingin gulung tikar tersingkir kompetitor.

Para pelaku bisnis, menurutnya, harus mulai berbenah diri dengan cepat. Dia melihat masih banyak organisasi bisnis yang masih berdiam diri dan hanya berdebat kepentingan. Organisasi bisnis tersebut mayoritas berbadan hukum koperasi yang secara konstitusional - paling tidak dalam UUD sebelum amandemen - telah dikonstruksi sebagai organisasi bisnis yang paling tepat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. (D19-70)