| Kamis, 12 Juli 2007 | BANYUMAS |
Kolam Renang Baru Butuh Dana Rp 15 M
PURWOKERTO -Rencana pemindahan kolam renang Tirta Kembar (Tirkem) dari Jl dr Angka ke kompleks GOR Satria disambut positif PT Graha Cipta Guna (GCG), pengelola Tirkem. ''Kami bisa menerima usulan itu. Pada prinsipnya kami setuju Tirkem dipindah ke GOR,''kata Manajer PT GCG, Johanes Widiana. Namun dia masih belum tahu kapan pemindahan akan dilakukan, karena rencana itu baru sebatas usulan Ketua DPRD Banyumas Suherman. Dia juga belum menerima surat undangan resmi dari Dewan untuk membahas masalah tersebut. ''Saya tahu ada rencana pemindahan kolam renang Tirkem dari berita di koran,'' ujarnya, kemarin. Seperti diberitakan Suara Merdeka kemarin, rapat pimpinan Dewan bersama eksekutif sepakat untuk memindah kolam renang Tirkem ke GOR. Pemindahan ini untuk melengkapi fasilitas olah raga di tempat baru itu. Di samping itu air kolam Tirkem tidak sehat. Membahas secara mendalam rencana pemindahan saat ini belum tepat, karena belum ada perjanjian mengenai teknis pemindahan kolam renang Tirkem. Lagi pula PT GCG belum merima surat pemberitahuan dari Pemkab selaku pemilik kolam renang.''Kami siap membahas masalah pemindahan itu kapan pun,''ujarnya. Master Plan Dia menjelaskan, kolam renang Tirkem memang tidak memadai dijadikan kolam renang prestasi. Karena fasilitas pendukung di tempat itu minim. Jika Pemkab mau melanjutkan kerja sama investasi PT GCG siap membangun kolam renang baru berstandar internasional dilengkapi sarana penunjang. Untuk membangun kolam baru dibutuhkan dana sekitar Rp 15 miliar. ''Kalau kami diminta berinvestasi dalam pembangunan kolam renang baru di GOR kami siap saja, asal perjanjiannya jelas,''ungkapnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) GOR, Imam Rahardjo menjelaskan, pemindahan kolam renang sesuai dengan master plan pengembangan sarana olah raga. Kawasan GOR termasuk kolam renang baru membutuhkan lahan sekitar Rp 22 hektare. Tanah GOR saat ini baru tersedia 12 hektare. Berarti masih kurang 10 hektare lagi agar fasilitas umum itu bisa dibangun. Kekurangan lahan itu apakah nantinya yang membeli tanah Pemkab atau investor masih perlu dibicarakan lagi antara PT GCG, legislatif dan eksekutif.(in-55) |