PURWOKERTO-Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI), Toto Budi Santoso mengatakan, pihaknya belum pernah menerima permohonan izin rencana pembangunan rumah makan taman (bukan kafe) di depan Curug Bayan. ''Izin rumah makan taman itu belum diurus,'' ujar Toto kemarin.

Menurutnya, pemilik rumah makan (RM) sebagai pemohon seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu ke KPPI. Kemudian permohonan tersebut dikoordinasikan kepada dinas terkait. Seperti diberitakan (11/7), RM yang berlokasi di batas Desa Melung Kedungbanteng dengan Desa Ketenger Baturraden itu ditengarai belum memiliki izin dari dinas terkait. Pemiliknya baru sebatas mengantongi izin dari desa.

Toto menambahkan, karena tanah tersebut berada pada daerah aliran sungai dan akan dijadikan sebagai sarana wisata, maka koordinasi perlu dilakukan dengan Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi (Disairtamben), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kepariwisataan.

Dugaan pelanggaran pembangunan sarana wisata di daerah aliran sungai, Toto mengaku belum jelas. ''Melanggar atau tidak, kami belum tahu. Nantinya Dinas Pariwisata akan meninjau tempat itu lebih dulu,'' katanya.

Kepala Dinas Kepariwisataan, Bambang Hartono menyatakan pihaknya melalui dinas teknis akan melihat lokasi. Bila ternyata keberadaan RM itu melanggar, pihaknya akan dilayangkan surat teguran.

Pihak Lain

Pemilik RM, Soni Susilo mengatakan, perizinan dari pihak desa sudah didapatnya namun izin dengan dinas terkait belum diajukan. ''Dulu saya sudah pernah mengurus perizinan ke Disairtamben sekitar dua tahun lalu, namun karena rencana bentuk fisik belum jelas, maka belum bisa,'' katanya.

Untuk mengurus perizinan, ia mengaku belum tahu kapan pembangunan dilanjutkan karena belum memiliki dana. Rencananya, ia akan menggandeng pihak lain untuk bekerja sama. ''Jika dana untuk melanjutkan sudah tersedia, baru akan saya urus perizinannya. Saya juga tidak mau sembarangan dalam usaha,'' katanya.

Ia menambahkan, sejak berdirinya lima gazebo di tempatnya, pengunjung Curug Bayan lebih ramai. Pihak yang menikmati keuntungan, justru Dinas Pariwisata karena Dinas itu memungut pengunjung, Rp 1.000/ orang. Malah, dia sama sekali belum mendapatkan keuntungan. (J2,gsp-75)