PEKALONGAN - Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, Noto Subroto mengakui adanya kerugian daerah sebesar Rp 4,616 miliar setelah melakukan audit anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2001 - 2003.

Hal itu diungkapkan dalam sidang kasus dugaan korupsi dana APBD yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, kemarin. Dia mengatakan, jumlah perhitungan kerugian itu dilakukan dengan dasar meneliti pengeluaran disesuaikan dengan peraturan yang mendasarinya.

"Ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan Perda No.15 Tahun 2000 dan pos peruntukannya. Pengeluaran itu di antaranya pengeluaran taktis dan operasional fraksi dan lain-lain," ungkapnya.

Subroto juga menemukan adanya double pembiayaan selama mengaudit. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk penunjang kegiatan dewan, namun kenyataannya digunakan untuk dana kesejahteraan anggota dewan.

Kelebihan Anggaran

Menurutnya, kelebihan anggaran juga terjadi tahun 2001. Saat itu, dana pos lain-lain sebesar Rp 36 juta/ tahun untuk tiap anggota dewan, namun yang dibagikan sebesar Rp 101 juta/ tahun.

Mengenai adanya pengembalian sejumlah dana asuransi ke kas daerah, saksi menganggap hal tersebut merupakan penyimpangan yang menyebabkan kerugian daerah.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Guntur Purwanto JL, SH MH dan empat hakim anggota yaitu Kukuh S, SH MHum, Hera Kartiningsih SH, Syakilah SH dan Fahren SH MHum itu berlangsung sekitar dua jam.(J17-17)