PURWOKERTO - Rencana pembangunan kafe di daerah aliran Sungai (DAS) Banjaran dinilai menyalahi prinsip perlindungan DAS. Lokasi kafe berada di batas Desa Melung, Kedungbanteng dengan Desa Ketenger Baturraden.

Kafe yang dikelola investor swasta ini, lokasinya juga berada di depan Curug Bayan, yang merupakan salah satu objek wisata Baturraden.

Kabid Pemanfaatan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, Zahnir, menyatakan, pembangunan kafe tersebut menyalahi peraturan Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Alasannya, tidak boleh ada bangunan pada area dengan jarak 100 m dari aliran sungai.

Selain itu, dia juga yakin kalau perizinan kafe tersebut belum ada. Karena pihaknya juga belum pernah merekomendasikan perizinan. Padahal untuk mendirikan bangunan usaha makanan dan minuman, harus ada pertimbangan teknis lingkungan hidup. Jika disetujui, pihaknya baru memberikan rekomendasi ke kantor pelayanan perizinan dan investasi (KPPI).

"Kafe tersebut jelas-jelas liar karena didirikan di pinggir aliran sungai," katanya.

Hak Pemilik

Kepala Desa Melung, Budi Satrio menyatakan, pengusaha tersebut telah membeli kawasan itu. Jadi sudah merupakan hak pemilik untuk membuat bangunan di atasnya.

"Memang ada peraturan tersebut. Tapi kalau tanah tersebut sudah dibeli, ya, terserah pemiliknya mau dijadikan apa," katanya.

Soal pembangunan yang tersendat, dia mengaku tidak tahu penyebabnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Sarno, yang wilayahnya bersebelahan dengan Desa Melung. Dia mengatakan, pihaknya mendukung dibuatnya kafe tersebut sejak dua tahun lalu karena bisa menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

"Pembangunan apa pun, sejauh tidak merugikan masyarakat, saya kira tidak apa-apa. Dengan adanya kafe itu malah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelola parkir, misalnya," katanya. (J2,gsp-55)