logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 09 Juli 2007 WACANA
Line

Perbaikan Kurikulum Polisi

  • Oleh Ani Purwanti

Sangat berbahaya, jika polisi tidak atau belum memiliki kemampuan menafsirkan hukum secara benar, dan belum sepenuhnya berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan, serta belum bisa melihat persoalan di masyarakat dengan jernih dan seksama.

MENGUTIP pendapat JM Otto dalam Tables and Figures in Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development yang mengatakan permasalahan di masyarakat adalah lack of knowledge (kurangnya pengetahuan) dan tujuan yang akan dicapai adalah capacity(peningkatan kemampuan), maka proses yang harus diupayakan dan dikembangkan adalah education (pendidikan).

Dalam kaitan dengan polisi, permasalahan utama yang masih menjadi kendala adalah kurang optimalnya kemampuan polisi dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana polisi menghadapi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin modern dan kompleks.

Polisi mengerjakan dan menangani berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari yang sederhana seperti pencopetan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, sampai pada kejahatan modern dalam kelompok white collar crime (perbankan, komputer ), serta kejahatan canggih yang terkadang membutuhkan kepiawaian dan pengembangan pengetahuan, teknologi, dan informasi, seperti cyber crime , narkoba, terorisme, dan pembunuhan yang sulit dibuktikan semacam mutilasi.

Kondisi itu mau tidak mau menjadi keharusan bagi polisi untuk terus menerus meningkatkan berbagai kemampuan, pendidikan, dan keterampilan, sehingga secara keseluruhan kinerjanya menjadi semakin maksimal dan dapat menjadi tumpuan masyarakat untuk mengatasi persoalan yang terjadi.

Ujung Tombak

Kepolisian adalah institusi yang mendapatkan legitimasi dari negara untuk melakukan dua pekerjaan penting, yaitu sebagai pengayom masyarakat yang menjaga keamanan, kenyamanan, dan sebagai penegak hukum yang harus menegakkan berbagai aturan hukum.

Dengan legitimasi tersebut, hampir semua singgungan antara masalah hukum dan masyarakat akan dimulai dari polisi. Artinya, polisi adalah institusi pertama yang dihadapi masyarakat, sehingga sebenarnya mutlak baginya untuk punya kemampuan mengerti dan memahami hukum, baik secara tekstual maupun konstekstual.

Kenyataanya, masih banyak persoalan terjadi. Hal itu disebabkan oleh karena polisi belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsinya tersebut sehingga berdampak kepada keresahan, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan di masyarakat. Selain itu, dari peliknya kasus hukum yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa hukum adalah teks yang multitafsir, sehingga bisa diartikan dan diinterpretasikan apa saja bergantung kepada siapa yang mengartikan dan untuk kepentingan apa.

Akan menjadi sangat berbahaya, jika polisi tidak atau belum memiliki kemampuan menafsirkan hukum secara benar, dan belum sepenuhnya berpegang kepada prinsip-prinsip keadilan, serta belum bisa melihat persoalan di masyarakat dengan jernih dan seksama.

Mungkinkah melalui perbaikan kurikulum, dan pendidikan seperti apa yang harus dilalui polisi agar memiliki kemampuan tersebut? Berapa lama pendidikian itu? Ramuan kurikulumnya seperti apa?

Jenis pendidikan yang dimiliki kepolisian sebenarnya telah mencakup berbagai upaya. Antara lain dengan perbaikan kurikulum, perbaikan model pembelajaran, peningkatan sarana prasarana di semua bentuk pendidikan, baik untuk tamtama, bintara maupun, oerwira.

Lalu, latihan fisik. Sekarang, latihan tersebut mengalami pengurangan sehubungan dengan pemberian materi nonfisik yang dianggap lebih penting untuk polisi, sehingga ramuan kurikulumnya disusun secara proporsional.

Pendidikan Standar

Pendidikan dasar yang harus dijalani oleh seorang polisi bintara diperoleh di SPN (sekolah polisi negara). Persyaratan rekruitmen di SPN sudah mengalami perubahan dengan minimal berpendidikan setingkat SMA.

Artinya, polisi Indonesia sudah memiliki pendidikan standar yang memadai, dan hal itu merupakan modal utama dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) polisi. Selain itu, pengembangan kurikulum di SPN dengan pola 5:5:1 juga sudah memadai. Artinya lima bulan para calon polisi mendapatkan kurikulum teoretis dan praktis, setelah itu magang di Polwil dan Polres selama lima bulan. Pada tahap itu, para calon polisi akan berhadapan dengan berbagai permasalahan konkret di masyarakat, sehingga menjadi lebih dekat, peka, dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Setelah itu, satu bulan berikutnya kembali ke SPN. Diharapkan, pada waktu kembali ke sekolah mereka mendiskusikan topik-topik yang dihadapi sewaktu magang, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan dasar bisa langsung terjun dan beradaptasi dengan tugas pekerjaannya.

Pendidikan lain adalah Akademi Kepolisian (Akpol). Sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan polisi profesional, Akpol juga melakukan banyak perubahan, baik kurikulum maupun model pembelajarannya, seperti mengurangi kegiatan fisik. Selain itu, menambah beberapa mata kuliah yang berkait dengan permasalahan di masyarakat, yang disesuaikan dengan isu global, misalnya hukum perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), pendidikan yang mencetak calon elite di tubuh kepolisian, diharapkan selalu mengembangkan dan merevisi kurikulum dan memperbaiki metode pembelajarannya dengan selalu mendiskusikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan tetap mempertahankan mata kuliah antropologi hukum, mahasiswa diharapkan memahami dan mempunyai kepekaan terhadap berbagai permasalahan hukum lengkap dengan nilai, norma, dan kaidah yang berlaku di masyarakat, termasuk perilaku manusianya.

Asah Kepekaan

Selain peningkatan kemampuan dengan perbaikan pendidikan melalui pembaruan kurikulum dan model pembelajaran (two way communication, diskusi ) di semua bentuk pendidikan, hal penting lainnya adalah mengasah kepekaan untuk lebih mengetahui persoalan dan kondisi nyata di masyarakat.

Mengutip perkataan Prof Satjipto Rahardjo bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, maka polisi dengan SDM yang ada harus memahami bahwa persoalan yang berkaitan dengan hukum di masyarakat adalah tidak semata-mata kebenaran material, tetapi yang lebih penting adalah hukum harus bisa membawa keadilan bagi manusia dalam masyarakat.

Dengan mengasah kepekaan terhadap masalah sosial yang berkait dengan hukum (social legal studies), ditambah perbaikan kurikulum, sistem pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan sistem rekruitmen (penerimaan) di berbagai lembaga pendidikan, sangat mungkin citra polisi akan semakin membaik di masa-masa mendatang.(68)

- Ani Purwanti SH MHum, dosen Fakultas Hukum Undip Semarang.


HexWeb XT DEMO from HexMac International

Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA