YOGYAKARTA - Jumlah kepala keluarga (KK) di DIY ada 600.000 orang, separonya masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk keperluan sehari-hari misalnya memasak.

Karena itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) DIY mengajukan usulan kepada pemerintah pusat sebanyak 300.000 kompor dan tabung gas sebagai pengganti minyak tanah.

Seperti diketahui, pemerintah bakal mengganti minyak tanah dengan gas sebagai bahan bakar rumah tangga.

Kelak setiap keluarga menggunakan kompor gas dengan tabung isi tiga kilogram.

Namun pelaksanaannya secara bergiliran di masing-masing daerah. Sebenarnya DIY mendapat jatah tahun 2007 ini namun diundur sampai tahun 2008.

''Untuk Yogyakarta memang seharusnya tahun 2007 ini tapi mungkin karena ada perubahan dari pusat maka rencananya baru tahun 2008. Kami sudah mengusulkan jatah kompor dan tabung sebanyak 300.000 tapi sepertinya jumlah yan disetujui tidak sampai sebesar itu,'' jelas Kepala Disperindagkop Syahbenol Hasibuan seusai membuka Muscab VIII Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswanamigas) di Hotel Jayakarta, Sabtu (7/7).

Sebenarnya jatah kompor dan tabung gas untuk DIY berdasarkan catatan dari pusat hanya 80.000 buah. Jumlah tersebut tentu sangat kurang sesuai jumlah keluarga yang menggunakannya yang menurut data Syahbenol mencapai 300.000 KK. Disperindagkop berusaha mengajukan usulan namun soal disetujui atau tidak tergantung pusat.

UKM

Mengenai pembuatan kompor dan tabung, dia mengungkapkan, ada sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) yang siap membuat. Namun tak mampu memenuhi seluruhnya sehingga sebagian akan mengambil dari Jawa Barat dan Jawa Timur.

''Memang kita arahkan agar pembuatannya oleh UKM, di Yogyakarta sudah ada yang siap membuat namun tentu tidak mampu kalau harus semuanya,'' ungkapnya.

Sementara itu, Hiswanamigas menyatakan akan membantu program pemerintah berkaitan dengan penggantian minyak tanah ke gas. Kendati demikian, perlu sosialisasi ke masyarakat tentang penggunaan gas karena menyangkut perubahan gaya hidup terkait aspek ekonomi, sosial, dan budaya. (D19-70)