SEMARANG- Badan Penanaman Modal (BPM) Jateng berencana mengadakan pertemuan dengan Bappenas untuk pemecahan solusi kesulitan yang dihadapi investor saat berhadapan dengan keharusan proses tender.

Pembahasan tersebut diharapkan mampu mengundang minat investor dalam penyelenggaraan Central Java Infrastructure Business Forum (CJIBF) November mendatang, yang umumnya menawarkan pengelolaan aset-aset pemerintah.

Kepala BPM Jateng, Agus Suryono, mengatakan pertemuan dengan Bappenas nantinya bisa dilakukan dialog yang memungkinkan adanya kemudahan-kemudahan bagi investor.

Tidak hanya BPM, stakeholders lainnya, seperti Kadin Jateng, juga akan dilibatkan. Keharusan mengikuti tender itu tertuang dalam Perpres No 67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur dan PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Persoalan ini tidak hanya dihadapi Jateng, melainkan juga menjadi permasalahan di provinsi lainnya, terutama sejak peraturan itu diterapkan. Karenanya ada upaya antisipasi agar upaya promosi investasi yang dilakukan Pemda tidak kontraproduktif dengan peraturan itu.

''Kami berharap pertemuan dengan Bappenas bisa terlaksana secepat mungkin. Hal itu bisa menjadi faktor pendukung upaya menggaet investor. Pasalnya mereka juga butuh kepastian,'' katanya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/7).

Ia menjelaskan proses ketertarikan investor pada proyek yang ditawarkan biasanya diawali dengan studi kelayakan terlebih dulu. Bagi investor, studi tersebut membutuhkan biaya. Apabila harus dilakukan tender, maka akan semakin memperpanjang prosesnya.

Hingga kini, jumlah proposal proyek yang telah didaftarkan ke panitia CJIBF telah mencapai 105 buah. Pengajuan proposal proyek itu dilakukan oleh Pemkot/ Pemkab dan BUMD atau Perusda. (H22-59)