BATANG- Kemajuan Limpung harus diimbangi dengan penambahan infrastruktur. Hal itu dalam rangka memposisikan kecamatan tersebut sebagai kota satelit penyangga Batang. "Dari hasil kunjungan kerja ini, ternyata masih banyak infrastruktur di Limpung yang harus dibenahi. Salah satunya jalan di desa-desa yang sebagian belum diaspal," ujar Bupati H Bambang Bintoro saat meninjau hasil pembangunan di Desa Kalisalak, Limpung, Selasa (26/6).

Tidak hanya itu, fasilitas umum pun masih harus ditambah. Dengan demikian, saat kota penghasil emping itu menjadi kota satelit atau kota kecil, Pemkab harus sepenuhnya berkosentrasi dan konsisten dalam menganggarkan dana.

Salah satu upaya ke arah itu adalah meningkatkan status Puskesmas Perawatan Limpung menjadi rumah sakit kelas C. "Insyaallah, lima tahun ke depan Limpung sudah siap menjadi kota penyangga Batang," ujar Bupati. (ar-65)

Sudah Bayar, Bus Tak Datang

KAJEN- Karya wisata SMPN 3 Kajen ke Jakarta, tertunda. Hal itu terjadi akibat bus yang seharusnya disediakan biro jasa wisata "Kurnia Mandiri" tidak datang. Padahal, sekolah sudah membayar Rp 31 juta kepada biro jasa wisata yang beralamat di Pasekaran, Batang itu. Keberangkatan 154 siswa yang direncanakan Senin (25/6) pun diundur hingga Senin (16/7) mendatang.

Koordinator Kesiswaan SMPN 3 Kajen, Drs Makmur mengatakan, pihaknya memakai jasa "Kurnia Mandiri" karena sudah lima kali bekerja sama dalam kegiatan karya wisata tahun-tahun yang lalu. Menurutnya, biaya piknik Rp 31 juta diambil langsung oleh pengelola "Kurnia Mandiri", Laita Kurniasih.

Keberangkatan karya wisata SMPN 3 dijadwalkan pukul 14.00. Namun sejak pagi orang tua dan siswa sudah ada yang bersiap di sekolah. Namun hingga sore tak ada bus yang datang. (H26-65)

Minyak Goreng Perlu Subsidi

SLAWI- Harga minyak goreng curah di pasaran di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi, berkisar Rp 7.500/kg hingga Rp 8.200/kg. Adapun harga minyak goreng sayur mencapai Rp 8.900/kg hingga Rp 9.200/kg.

Untuk mengendalikan harga, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng H Muhammad Haris mengusulkan, agar pemerintah memberikan subsidi. Selain itu, menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sebab, operasi pasar (OP) yang digelar selama ini tidak berpengaruh banyak. Di sisi lain, kebijakan menaikkan pajak ekspor produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga akan merugikan petani kelapa sawit.

"Padahal, minyak goreng termasuk salah satu dari sembilan bahan pokok (sembako) yang amat dibutuhkan masyarakat," kata Haris, di sela-sela kunjungan kerja ke Pasar Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, kemarin.

Upaya lainnya yang dapat ditempuh, lanjut dia, adalah pemanfaatan bahan baku alternatif untuk membuat minyak goreng, seperti kelapa. Kendati demikian, diperlukan pengolahan yang baik agar daya tahannya lama. (H3-65)