PATI - Bupati Tasiman mengingatkan 91 kepala SD/MI yang menerima dana alokasi khusus (DAK) untuk tidak main-main dalam merealisaikan program renovasi di bangunan sekolah masing-masing. Dia mengancam akan menindak tegas jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan bestek.

Bupati juga berharap, komite sekolah dan Dinas Pendidikan berperan aktif dalam memantau pelaksanaan. "Jangan sampai mutu bangunan jelek karena pengelolaanya diserahkan ke sekolah," ucapnya dalam sosialisasi program renovasi gedung SD/MI negeri/swasta DAK 2007 di gedung Korpri, Rabu (27/6).

Lebih lanjut dia menekankan, pengelolaan DAK dengan sistem swakelola itu diharapkan bisa tertib waktu, mutu, dan administrasi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Dwi Sapardiyono SH MM mengungkapkan, dari 91 SD/MI yang menerima DAK itu terdiri atas 72 SD negeri, 6 SD swasta, dan 12 MI swasta. Tahun ini total DAK untuk renovasi gedung SD/MI Rp 20,3 miliar dengan dana pendamping APBD Pati Rp 3 miliar. Tiap sekolah kebagian Rp 250 juta. (fen-69)

Alot, Persetujuan DPRD

KUDUS - Rapat paripurna DPRD Kudus yang membahas pinjaman daerah jangka menengah, Rabu (28/6), berlangsung alot. Beberapa anggota Dewan menolak. Fraksi PKS melalui ketuanya Parjono Wiro Putro dengan tegas menyatakan tidak setuju. "Usulan pinjaman itu bertentangan dengan PP Nomor 54/2005 tentang Pinjaman Daerah yang menyebutkan, pinjaman jangka menengah untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, pinjaman itu juga rawan penyimpangan karena sebagian di antaranya untuk membayar utang pokok daerah."

Sebaliknya ketua FPAN Jayus menekankan, DPRD perlu menyetujui pinjaman itu karena telah tercantum dalam APBD 2007. Karena ada dua pendapat berbeda, Ketua DPRD Asyrofi sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk memvoting secara tertutup.

Dari 34 anggota Dewan yang hadir, 21 orang setuju, 8 tidak setuju, dan 1 abstain. Empat anggota FPKS tidak mengikuti voting itu. Dengan demikian, usulan Pemkab mengenai pinjaman jangka menengah Rp 38 miliar disetujui. (H35-69)

Gudang Cadangan Dikeluhkan

REMBANG - Kebijakan Dolog Sub Divisi Regional (Divre) Wilayah II Pati menggunakan gudang cadangan dikeluhkan rekanan pengadaan beras dan gabah. Pasalnya, kebijakan itu membuat ongkos yang harus ditanggung rekanan meningkat.

Sekretaris Asosiasi Kontraktor Beras/Gabah Dolog Rembang Suyudi mengutarakan, pada saat ini gudang Dolog sudah penuh. Karena itu, menurut dia, Dolog seharusnya membuat sebuah kebijakan untuk meminjam gudang cadangan. "Semua beras yang akan masuk ke Dolog sekarang disimpan di gudang cadangan itu," katanya.

Hanya, lanjut Suyudi, untuk memasukkan ke tempat itu, rekanan dikenai biaya Rp 10/kg. Berarti untuk pengadaan 100 ton, rekanan harus membayar Rp 1 juta kepada pemilik gudang yang ditunjuk Dolog. "Kami sebenarnya tidak keberatan, hanya penetapan Rp 10 per kilogram itu tidak melalui kesepakatan terlebih dulu dengan rekanan," tandasnya. (H19-36)

Kartu Gakin Belum Dibagikan

JEPARA - Kartu berobat gratis untuk keluarga miskin (gakin) yang diterbitkan Pemkab Jepara ataupun PT Askes hingga kini belum dibagikan kepada masyarakat. Kartu itu sudah dicetak Pemkab namun pembagiannya menunggu kartu askeskin yang diterbitkan PT Askes.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dokter gigi Kusnarto MKes mengatakan, meski belum dibagikan pelayanan kesehatan untuk gakin pada semester pertama 2007 tetap berjalan. Mereka menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti untuk berobat.

"Akan tetapi, layanan pengobatan gratis dengan tanda bukti KTP ini masih sebatas di puskesmas dan tempat layanan kesehatan di bawahnya. Jadi, belum bisa sampai ke rumah sakit," kata dia, Rabu (27/6).

Karena itu, kemarin Pemkab menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh kepala puskesmas dan perwakilan dari seluruh camat.

Kusnarto memperkirakan, kedua kartu tersebut baru akan dibagikan sekitar dua pekan lagi. Jumlah keluarga miskin pada 2007 276.573 jiwa. Sisanya yang ditanggung Pemkab pada 2007 63.000 jiwa. (H15-36)