SEMARANG- Wakil Wali Kota Mahfudz Ali mengemukakan, dirinya tidak salah menyatakan Kota Semarang urutan ketiga dalam hal komitmen pemberantasan korupsi, menurut indeks persepsi korupsi (IPK) hasil riset Transparency International Indonesia (TII) 2006.

"Yang saya maksud dalam kategori kota metropolis saja. Dalam konteks ini, Yogya nomor satu, kemudian Padang, baru Semarang. Kalau tanpa memandang metropolis atau bukan, Yogya nomor lima, Padang nomor delapan, Semarang urutan kesembilan," kata Mahfudz Ali.

Sebelumnya, manajer program TII, H Yulianto mengatakan, berdasarkan riset TII terhadap pelaku usaha dari perusahaan tansnasional di 32 kabupaten/kota dalam hal perizinan dan perpajakan, Semarang tergolong cukup bersih, dengan IPK 5,28.

Nilai tertinggi ditempati Kota Palangkaraya (6,61), Wonosobo (5,66), Kota Pare-pare (5,66), Kabupaten Tanah Datar (5,66), Kota Yogyakarta (5,59), Kabupaten Solok (5,51), Kota Kupang (5,51), Kota Padang (5,39), menyusul Kota Semarang.

Wawali berujar, Semarang patut berbangga terhadap penilaian itu. Kendati demikian, komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi di berbagai sektor, harus ditingkatkan.

"Tetapkan masyarakat mengawal Pemkot Semarang. Kalau ada persoalan, teruslah diungkap! Namun tolong, teman-teman LSM, mahasiswa, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya, harus jujur dan jangan sampai ada dusta di antara kita," ucap dia.

Ditambahkannya, dirinya mengatakan hal itu karena melihat ada gejala ewuh pekewuh, sehingga gerakan dari elemen masyarakat yang sebelumnya kristis, menjadi tidak menggigit.

Kritik Melemah

Dia membeberkan, sebelum ini ada elemen mahasiswa di Semarang -ia merahasiakan elemen dimaksud- demen berdemo dan mengkritik, mendapat dana bantuan dari Pemkot. Herannya, setelah menerima bantuan itu, gerakan elemen mahasiswa tersebut melemah.

"Saya sangat menyayangkan. Eman-eman sekali. Kita boleh baik dengan orang lain, makan-minum sama-sama, nongkrong bareng tapi menyangkut masalah prinsip, itu soal lain. Berkait masalah komitmen, kita harus maju bersama. Jangan di awal main gebuk, eh di tengah atau di belakang diam-diam 'diringkesi'. Itu namanya berdusta," katanya.

Wawali kembali mengingatkan, jangan sampai ketika seorang atau kelompok orang mengajukan bantuan ke Pemkot atau Pemprov, daya kritiknya kemudian melemah. "Dulu, waktu saya di KP2KKN juga pernah mendapat bantuan dari Pemprov dan jadi bulan-bulanan karena menerima bantuan Rp 100 juta. Namun lihat sendiri, toh kami tak kehilangan daya kritis kami terhadap provinsi, kan. Ketika ada persoalan korupsi di sana, ya kami laporkan ke kejaksaan," tandas dia. (H30-56)