SUKOHARJO - Menjelang penerimaan siswa baru (PSB) di Sukoharjo, mulai 2 Juli mendatang, seluruh sekolah baik negeri maupun swasta tidak dibolehkan menambah murid di luar daya tampungnya.

"Penambahan tetap tidak boleh dilakukan, meskipun jumlah pendaftar membeludak," kata Kepala Dinas Pendidikan Wahyudi, Selasa (26/6) kemarin, ketika ditanya bagaimana persiapan dinasnya menjelang PSB.

"Sesuai surat edaran yang sudah kami sebar ke sekolah-sekolah, kapasitas satu kelas maksimal 40 siswa. Tidak boleh lebih. Ketentuan ini sudah berdasarkan rumus dan hitungan tersendiri," tegasnya.

Namun, Dinas Pendidikan memperbolehkan sekolah menambah murid, bila disertai dengan penambahan kelas paralel. Penambahan kelas itu pun harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana yang dimiliki.

"Kalau memang mampu, silakan, asal sarana dan prasarananya tersedia. Tapi, jangan ada pengalihfungsian ruang biasa menjadi ruang kelas. Dan, yang penting, penambahan harus mendapat persetujuan dinas," tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran sekolah-sekolah swasta terkait persaingan dengan sekolah negeri untuk mendapatkan murid pada PSB tahun ini, dia mengatakan sekolah swasta tak perlu takut kekurangan murid, jika kualitas sekolahnya bagus.

Diingatkan, angka kelulusan siswa sudah disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Artinya, sekalipun sekolah negeri mendapat fasilitas pendidikan dari pemerintah, bukan jaminan sekolah tersebut diminati calon siswa.

"Masyarakat kita kan sudah bisa menilai, mana sekolah yang baik dan tidak. Tidak perlu khawatir kekurangan murid atau menyalahkan pendidikan gratis dan dinas. Kalau sekolahnya bagus, pasti banyak yang mendaftar," ujarnya.

Tidak Online

Mengenai sistem PSB yang belum online, seperti di Solo, Wahyudi menjelaskan sistem jurnal yang dipakai di Sukoharjo saat ini berfungsi tidak jauh berbeda dengan sistem online.

Jika melihat kultur masyarakat setempat dan penguasaan teknologi di Sukoharjo, penggunaan sistem PSB online bahkan dia rasa belum perlu.

"Saya sudah membicarakan masalah ini dengan kepala Dinas Pendidikan se-eks Karesidenan Surakarta. Selain Solo, daerah lain ternyata tidak ada yang menggunakan sistem online. Kalau dipaksakan, bisa-bisa malah kacau," katanya.

Dia menjamin, tanpa sistem online pun pelaksanaan PSB di Sukoharjo tetap efektif, akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan transparan. "Dinas Pendidikan akan mengawasi dengan seksama jalannya PSB, hingga masa orientasi siswa." (fan-58)