REMBANG - Kisruh yang terjadi di tubuh RSUD Dokter R Soetrasno Rembang mengakibatkan pasien yang ingin berobat telantar berjam-jam, kemarin. Pasalnya, dengan jumlah pasien yang mencapai ratusan, hanya ditangani beberapa dokter umum. Tak urung, pasien harus antre berjam-jam untuk mendapatkan perawatan.

Titik, pasien asal Desa Kutoharjo, Rembang mengaku, sudah menunggu dokter sejak pukul 08:00. Namun hingga mendekati pukul 10:00 belum mendapatkan pelayanan.

"Saya ingin ketemu dokter spesialis penyakit dalam. Namun kata petugas loket, dokter spesialisnya sedang rapat membahas kisruh di RSUD. Saya berharap, meski kisruh tapi pelayanan jangan sampai berhenti," tuturnya.

Hartejo, pasien asal Desa Mondoteko menyatakan hal serupa. Dia mengaku sangat kecewa karena kisruh di internal RSUD sampai berdampak pada masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

Namun menurut sejumlah pegawai di RSUD, kisruh tidak berdampak pada kinerja perawat atau tenaga medis pelaksana lainnya. Pasalnya, selain jatah insentif bulanan sudah diberikan pemkab, para pegawai juga merasa konflik itu urusan tingkat atasan RSUD. "Biar diselesaikan di tingkatan atas. Kami yang di bawah bekerja saja. Meski tersendat, yang penting pelayanan untuk masyarakat tetap jalan," kata seorang petugas keamanan RSUD.

Memanggil

DPRD akan memanggil Komite Medis RSUD Dokter R Soetrasno dan staf medis fungsional untuk beraudiensi membahas kisruh yang terjadi di tubuh rumah sakit tipe C itu, Kamis besok.

Wakil Ketua DPRD, H A Chafidz mengatakan, pihaknya juga akan memanggil Plt Kepala RSUD Dokter R Soetrasno Rembang, dokter Agus Setiyo Hadi MKes.

"Pertemuan akan digelar secara pisah. Komite Medis dan staf medis fungsional lebih dahulu dipanggil. Setelah itu Plt Kepala RSUD yang kami mintai konfirmasi," katanya, kemarin.

Anggota Dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu mengatakan, pihaknya sangat berharap agar kisruh di RSUD tidak berkepanjangan. Pasalnya, akan sangat merugikan masyarakat.

"Kami harapkan setelah pertemuan bisa diperoleh hasil yang tidak merugikan semua pihak. Pelayanan kepada masyarakat bisa kembali lancar," jelasnya. (H19-76)