UNGARAN - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Semarang Drs Achsin Ma'ruf menilai Dinas Pendidikan (Disdik) lamban dalam mencairkan dana insentif bagi ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di bawah naungan dinas ini. Sebab menurut dia, APBD 2007 telah ditetapkan pada Maret lalu, mestinya April sudah bisa dicairkan.

''Kalau sampai sekarang dana tersebut belum diberikan, menurut saya kinerja Dinas Pendidikan lamban. Ada persoalan apa ini sehingga ada keterlambatan,'' kata Achsin, kemarin.

Anggota Fraksi Amanat Nasional ini juga menegaskan, pernah meminta Disdik untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan pemberian dana insentif 2006. ''Mungkin istilah insentif dinilai kurang tepat oleh BPK, seolah-olah ada dana tambahan. Untuk itu perlu koordinasi dengan BPK agar tak terjadi persoalan hukum di kemudian hari,'' jelas Achsin. Menurutnya, tidak mungkin dana insentif tersebut tidak diberikan tahun ini. Karena pihaknya telah menyetujui dana insentif untuk PTT di sekolah negeri sebesar Rp 200.000/ bulan dan PTT di sekolah swasta Rp 150.000/ bulan.

Dia mengatakan, gaji atau pendapatan PTT maupun GTT relatif kecil yaitu di bawah UMK. Menurut Achsin, Pemkab dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan tambahan bagi pegawai dan guru tidak tetap tersebut.

Faktor Ketelitian

''Kinerja mereka juga terbilang cukup berat dan keberadaannya dibutuhkan sekolah,'' ungkapnya. Disdik harusnya bisa menyusun aturan dan memuat database tentang PTT/ GTT yang dikoordinasikan dengan sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Sebelumnya diberitakan, ratusan PTT dan guru bantu resah karena rapelan enam bulan tak kunjung diberikan.

Kepala Disdik Nurjanto SH MM melalui Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Drs Muslikh MM mengatakan, guru bantu yang belum mendapat tunjangan fungsional akan dibuatkan usulan baru sesuai persyaratan yang ditentukan. ''Yakni terhadap guru bantu yang memenuhi syarat minimal.'' jelas Muslikh .

Adapun untuk dana insentif PTT saat ini menurutnya memang dalam taraf finalisasi dan penyeliaan data. Setelah itu, kata dia, akan diusulkan dalam SK Bupati. ''Ada beberapa PTT dari Depag jadi jangan sampai dobel, misalnya UPTD kecamatan juga mengakomodasi dari Madrasah Ibtida'iyah. Padahal secara struktural sudah masuk Depag,'' tegas dia. Menurut Muslikh kinerja Disdik tidak lamban karena belum diterimanya dana tersebut lebih disebabkan faktor ketelitian. (H14-16)