BANJARNEGARA-Puluhan warga Desa Karekan, Kecamatan Pagentan, kemarin menggeruduk gedung DPRD. Mereka datang ke gedung dewan dengan menumpang dua truk, untuk mengadukan dugaan penyimpangan dana oleh Kepala Desa (kades) Supono.

Meski kedatangan warga daerah pegunungan itu tak disertai surat pemberitahuan terlebih dahulu, namun tetap diterima oleh Sekretaris Komisi A Fahrudin Sulistyo dan Tudji HS. Sedikitnya sepuluh perwakilan diterima di ruang komisi A, didampingi oleh Kapolsek Pagentan AKP Purwono.

Dalam kesempatan itu, melalui surat tertanggal 12 Juni 2007, warga mengungkapkan sedikitnya tujuh ma-cam dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades Supono.

Surat itu ditujukan kepada Kapolsek Pagentan, dengan tembusan Kapolres, Bawasda, Komisi A DPRD, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karekan.

Penyimpangan yang disebutkan dalam surat itu, antara lain penjualan tanah eks bengkok Sekretaris Desa (Sekdes) pada tahun 1999 seluas 0,8 ha. Tanah senilai Rp 80 juta untuk pemukiman itu, tak jelas pertanggungjawabannya. Tanah pengganti hingga kini juga belum ada, padahal sudah bertahun-tahun dijual.

''Warga yang telah membeli, ada 44 orang hingga kini belum terima sertifikat tanahnya. Hanya dijanjikan saja dari dulu tetapi sampai sekarang tetap belum terima. Mohon Komisi A menindaklanjuti hal ini, karena pertanggungjawaban dana penjualan dan sertifikat warga tak jelas,'' kata Waluyo, warga Karekan.

Dugaan penyimpangan lainnya, penjualan tanah banda desa tahun 2001 senilai Rp 58.450.000 kepada 27 warga untuk pemukiman juga tak jelas pertanggungjawabannya, demikian juga dana bantuan untuk desa serta bantuan 4 ekor sapi.

Dia juga mengemukakan, sejumlah dana bantuan stimulan juga tak jelas pertanggungjawabannya. Di antaranya, bantuan stimulan tahun 2005 sebesar Rp 25 juta yang diplot untuk jalan Rp 7 juta, jembatan Dukuh Payung Rp 3 juta. Sisa anggaran sebesar Rp 15 juta, oleh warga diduga tak jelas pertanggungjawabannya.

Dana stimulan tahun 2006 sebesar Rp 50 juta untuk pembangunan irigasi dukuh Tempuran Rp 14 juta, dukuh Watupayung Rp 2,5 juta dan dukuh Koripan Rp 6 juta. Sisa anggaran sebesar Rp 22,5 juta diduga tak jelas pertanggungjawabannya.

''Soal penjualan besi bekas jembatan gantung tahun 2004 yang telah ditangani dulu, hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Kami minta semua laporan itu ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya,'' kata Sutiyono, warga Karekan.

Sekretaris Komisi A Fahrudin berjanji akan menjembatani aspirasi warga dengan mengundang audiensi pihak terkait pada Kamis (28/6) besok, untuk membahas masalah tersebut. Pihak yang akan diundang antara lain Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjarnegara, Diskimprasda, Bawasda, Camat, Kades, BPD dan perwakilan warga yang mengadukan masalah tersebut. Hal itu di-lakukan agar informasi seimbang dan lengkap karena didapatkan dari berbagai pihak.

Kades Supono hingga malam kemarin belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya, yang me-nerima seorang lelaki dan mengaku sebagai Bejo Hermawan, anaknya. Dia me-ngatakan ayahnya pergi ke Pagentan dan baru pulang setelah magrib. Kebetulan ponselnya ketinggalan di rumah.

Saat dihubungi kembali setelah magrib, ternyata belum pulang juga. Terakhir dihubungi, ponselnya malah tidak aktif.

Namun Bejo memberikan keterangan, bahwa war-ga yang datang ke DPRD adalah pendukung salah satu calon kades yang kalah bersaing dengan ayahnya dalam pilkades kemarin.(H25-29, 74)