logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 21 Juni 2007 SEMARANG
Line

''Jalur Khusus'' Anak Guru Jalan Terus

SEMARANG - Tekad Pemkot untuk membuka ''jalur khusus'' bagi anak-anak guru pada Penerimaan Peserta Didik 2007/2008 sama sekali tak goyah, walaupun mendapatkan penolakan aktivis LSM.

Sebab, pemberian akses pendidikan bagi anak-anak guru sesuai dengan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wakil Wali Kota Mahfudz Ali menyatakan, pihaknya memiliki pegangan hukum yang kuat untuk melaksanakan jalur khusus bagi anak guru. Secara tegas, UU Guru dan Dosen mengamanatkan jaminan pendidikan bagi anak-anak guru.

Pada PPD 2007, kata Mahfudz, ''jalur khusus'' itu hanya berlaku bagi anak-anak guru di tempat orang tuanya mengajar. ''Misalnya, Mahfudz Ali mengajar di SMA 1, maka anak saya diprioritaskan diterima di SMA 1. Kalau mau masuk sekolah lain, ya mengikuti prosedur seperti pendaftar PPD lainnya,'' kata Mahfudz, seusai membuka semiloka tentang PDAM di Hotel Santika Premiere, Rabu (20/6).

Mengenai protes yang dilayangkan aktivis LSM, Mahfudz mengatakan, pihaknya tidak akan mempersoalkan.

Pendapat LSM bahwa ''jalur khusus'' bagi anak guru itu melanggar Perda No 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang, sama sekali tidak menjadi halangan untuk pelaksanaannya.

''Dalam hukum berlaku lex superior surogat lex inferior, peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Lebih tinggi mana UU dan Perda?'' tandasnya.

Tolak Juknis

Sementara itu, dalam rilis yang diterima Suara Merdeka, empat LSM menyatakan penolakan terhadap petunjuk teknis (juknis) PPD, terutama berkait pemberian privilige bagi putra-putri guru. Rilis itu ditandatangani Direktur Kajian Strategis Demokrasi dan Sosial (Krisis) Suwignyo Rahman, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Ngargono, Divisi Miskin Kota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Slamet Haryanto, dan Direktur Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Semarang Hendrik Rosdinar.

Menurut mereka, jalur khusus bagi putra-putri guru melanggar Perda No 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Poin yang dilanggar yakni, Bab II Pasal 4 ayat (b) ''Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, terbuka, demokratis, dan adil...'', Bab III Pasal 7 ''Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan...'', serta Bab IV Pasal 13 ayat (1) ''Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Diknas'' dan ayat (2) ''Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan''. (H9-62)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA