HASIL diskusi mengenai pilgub Jateng yang dilakukan LSM Pattiro dan LSM Gerak di Kantor Perwakilan Suara Merdeka, Pekalongan, menyimpulkan harapan 23 Juni 2008 dijadikan hari Pemilihan Gubernur Jateng.

''Rencana kapan pilgub digelar belum menjadi ketetapan Gubernur. KPUD Kota Pekalongan pernah mengirimkan ke KPUD Provinsi agar memilih hari Senin 23 Juni 2008 sebagai pelaksanaan coblosan,'' kata anggota KPUD Kota Pekalongan, Basir SH.

Bagi KPUD, usulan itu disampaikan, agar kemungkinan pekerja swasta tidak golput bisa dicegah sedini mungkin.

''Sebagai anggota KPUD, kami memang harus mengupayakan hak-hak warga. Mudah-mudahan, pemerintah provinsi menanggapinya, sehingga tidak ada kekecewaan di kalangan ribuan pekerja di Kota Batik dalam pilgub mendatang,'' katanya.

Dari hasil diskusi itu, LSM Pattiro dan LSM Gerak akan menghubungi serikat pekerja di wilayahnya dan ormas masyarakat untuk bersama-sama mendatangi ke DPRD membicarakan usulan pelaksanaan coblosan pilgub itu.

Bahkan akan mengirim surat ke Gubernur, untuk memohon bisa menyetujui rekomendasi dari masyarakat Kota Pekalongan itu.

Dibatasi

Bahkan juga merencanakan menghadap Wali Kota HM Basyir Ahmad untuk meminta dukungannya. ''Syukur, Pemkot dalam hal ini DPRD dan Wali Kota bersedia memfasilitasi teman-teman LSM dan serikat pekerja serta ormas untuk menghadap Gubernur,'' kata Sugiarto, dari LSM Pattiro.

Sebab, jika pemerintah bersikeras melaksanakan pilgub hari Minggu, 22 Juni 2008 seperti pelaksanaan Pilkada di Kota Pekalongan 5 Juni 2005, maka akan muncul kekhawatiran meningkatnya angka ketidakhadiran pemilih di TPS. Sebab, perjanjian antara Apindo dan pekerja saat itu, dinilai tidak efektif. Pekerja sangat dibatasi waktu untuk mencoblos, sehingga terasa tidah nyaman.

''Itu belum termasuk perlunya biaya transportasi menuju TPS. Pokoknya, jika saat coblosan dilakukan Minggu, para pekerja banyak yang akan kecewa,'' tegasnya.

Itu berbeda jika dilakukan hari Senin, yang dinyatakan sebagai libur di wilayah Jateng. Para pekerja bisa nyoblos dengan tenang tanpa dipotong upah karena tidak masuk kerja.

Demikian pula, penyelenggara pemilu juga bisa mempersiapkannya pelaksanaan untuk sehari sebelumnya, yang jatuh hari Minggu.

Jika pelaksanaan pilgub tetap hari Minggu, maka harus dicarikan solusi agar pekerja bisa menggunakan haknya untuk coblosan. (Trias Purwadi-52).