SEMARANG- Pemerintah harus segera menghentikan impor beras karena telah terbukti kualitasnya jelek. Bila masih diteruskan, maka 700 ribu kepala keluarga (KK) terancam mengonsumsi beras mutu rendah.

''Apa harus dikorbankan rakyat kita untuk makan beras yang warnanya kuning, bau apek? Ini mengingat beras impor juga dialokasikan untuk raskin. Pemerintah harus tegas menghentikan impor beras dari Thailand,'' kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Fatria Rahmadi, Senin (18/6).

Dari impor beras 200 ribu ton, 14 ribu ton yang sudah masuk di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap memiliki kualitas buruk dengan kadar kerusakan mencapai 20 %.

Belum secara keseluruhan warnanya kekuning-kuningan dan berbau apek. ''Kalau sudah seperti itu, kenapa harus diteruskan,'' tandasnya.

Apalagi sekarang ini Bulog juga berupaya untuk memroses ulang beras yang rusak itu.

Langkah itu, kata dia, merupakan pemborosan uang negara. Bulog sudah menyiapkan dana untuk memroses ulang beras impor sekitar Rp 1,4 miliar. Dengan memroses ulang berarti memilah antara beras yang berkualitas baik dan buruk. Beras yang buruk dipoles menjadi beras baru.

Kualitas beras itu menunjukkan dua kemungkinan pelanggaran kerja sama. Yakni pemerintah sengaja mengimpor beras dengan kualitas buruk atau telah terjadi pelanggaran komitmen yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

''Ini yang harus dipecahkan. Pembatalan impor bisa meluas ke negara lain, tidak hanya Thailand,'' kata wakil rakyat dari FPDI-P itu.

Ia menyarankan daripada pemerintah fokus pada beras impor yang kualitasnya buruk, lebih baik anggaran itu digunakan untuk peningkatan produksi beras dalam negeri dalam rangka ketahanan pangan. (H37,H7-60)