JAKARTA- Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS mengatakan, belum terlihat manfaat yang signifikan dari pemekaran daerah terhadap tingkat kemiskinan penduduk. Hal ini terlihat dari kecenderungan sebagian besar daerah otonom baru maupun daerah induk masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang pada 2004 sebesar 16,66 persen.

''Penduduk miskin di daerah otonom baru pada 2003 rata-rata 17,91 persen. Sedangkan pada 2004, meningkat menjadi 18,01 persen. Adapun di daerah induk pada 2003 adalah 21,03 persen dan 19,54 persen penduduk miskin pada 2004,'' katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR (bidang pemerintahan dalam negeri) di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (18/6).

Widodo mengatakan, rata-rata kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan akan air bersih, sanitasi dan listrik, masih di bawah tingkat nasional. Penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih baru sebesar 39,07 persen.

Jumlah itu masih di bawah tingkat nasional, yang mencapai 78,8 persen pada 2004. Sedangkan yang dapat mengakses listrik sebesar 78,46 persen.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan, terdapat peningkatan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Antara lain pembangunan sekolah, sarana kesehatan, pasar, tempat ibadah dan fasilitas lapangan olah raga. Peningkatan pembangunan fisik di daerah pemekaran cenderung lebih tinggi dibanding pada daerah induk.

''Dalam bidang kesehatan, daerah induk memiliki ketersediaan tenaga dokter yang lebih besar dibandingkan dengan daerah otonom baru. Namun demikian, jumlah itu jauh dari mencukupi. Padahal, target Indonesia Sehat adalah empat orang dokter per 10 ribu penduduk,'' ungkapnya.

Saat ini, katanya, baik di daerah induk maupun daerah otonom baru hanya mempunyai satu orang dokter di antara 10 ribu penduduk. Adapun di bidang pendidikan, masih banyak daerah pemekaran maupun daerah induk yang belum mampu melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.

Padahal terjadi peningkatan tenaga pengajar. ''Untuk angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun, masih kurang dari 70 persen anak. Sementara, untuk angka partisipasi sekolah usia 12-15 tahun, terdapat daerah yang baru mencapai angka dibawah 60 persen,'' paparnya. Padahal, kata Widodo, idealnya angka partisipasi sekolah yang dapat dicapai untuk kedua jenjang pendidikan tersebut adalah 100 persen.

Daya Saing

Mendagri menambahkan, tidak semua daerah otonom baru mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerahnya. Sebab, terdapat kecenderungan daerah pemekaran yang dievaluasi, mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dari 5,3 persen pada 2003, menjadi 5,47 persen pada 2004.

''Hal yang menarik adalah daerah induk mengalami kecenderungan adanya penurunan dalam pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, angka pertumbuhan di daerah otonom baru lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2004, dengan asumsi laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebesar 5,05,'' jelasnya.

Dalam indikator PDRB perkapita, imbuhnya, terdapat kecenderungan kenaikan antara 2003 dan 2004, baik pada daerah otonom baru maupun daerah induk. Daerah otonom baru mempunyai PDRB perkapita sebesar Rp 6,37 juta pada 2003 dan Rp 7,32 juta pada 2004.

Sementara pada daerah induk tercatat PDRB perkapita sebesar Rp 5,80 juta di 2003 menjadi Rp 6,31 juta pada 2004. Pada level nasional tahun 2004, tercatat PDRB sebesar Rp 7,66 juta.

''Artinya, jika dibandingkan dengan angka nasional, terdapat kecenderungan rata-rata pendapatan perkapita di daerah otonom baru yang diteliti, sedikit lebih rendah dibanding angka nasional,'' tuturnya.(H28-48)