JAKARTA- Perumusan revisi Piagam ASEAN merupakan kesempatan emas untuk memperkuat kerangka kelembagaan baik antarnegara anggota maupun dengan mitranya. Demikian dikemukakan Dirjen ASEAN Departemen Luar Negeri RI Dian Triansyah Djani, di Jakarta, kemarin.

"Piagam tersebut akan berfungsi sebagai landasan hukum yang fleksibel, dapat beradaptasi dalam berbagai perubahan dan akan menjadi dasar bagi organisasi antarpemerintah yang solid dan kuat. Namun tidak untuk menciptakan pemerintahan supranasional," katanya.

Piagam itu, lanjutnya, diharapkan dapat menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berbasis masyarakat. "Piagam itu hendaknya menjadi milik bersama, baik di pemerintahan, legislasi, akademisi, kelompok masyarakat dan juga sektor swasta," ujarnya.

Ia mengatakan, dari berbagai dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang mengemuka untuk Piagam ASEAN.

"Disepakati, Piagam ASEAN hendaknya mampu menjadikan ASEAN sebagai legal personality yang mampu mewujudkan cita-cita suatu komunitas ASEAN dan menjawab tantangan di masa depan."

Dalam penyusunan Piagam ASEAN, dia mengakui terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi para pakar yang bertugas menyusun piagam, antara lain upaya untuk menyamakan pandangan di antara negara anggota dalam penyusunan piagam, mengkodifikasikan berbagai perjanjian.

Dikatakan, sejak awal 2006, Kelompok Ahli Penyusunan Piagam ASEAN yang terdiri dari beberapa tokoh terkemuka di kawasan Asia Tenggara telah memulai menyusun rekomendasi untuk memberi pedoman bagi High Level Task Force on the Drafting of the ASEAN Charter (HLTF-AC) dalam menyusun piagam ASEAN.

EPG telah menyelesaikan tugasnya dan memberikan rekomendasi kepada Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, yang merupakan landasan utama HTLF-AC dalam menyusun Piagam ASEAN.(J22-49)