SALATIGA - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga telah siap melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, melalui sejumlah puskesmas yang ada. Untuk memberikan pelayanan itu perlu dianggarkan Rp 600 juta setiap bulan dengan beban pelayanan setiap orang sebesar Rp 1.000.

Kepala DKK dokter Suryaningsih MKes mengatakan, DKK telah melakukan pengkajian terkait rencana penerapan pelayanan puskesmas gratis bagi masyarakat. Pengkajian tersebut diawali dengan melakukan studi banding di beberapa daerah lain yang telah menerapkan pelayanan puskesmas gratis. ''Program ini sudah siap dilaksanakan tinggal menunggu anggarannya saja,'' kata Suryaningsih, pekan lalu.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang dijadikan tempat studi banding pelayanan kesehatan gratis, yakni Kabupaten Demak, Purbalingga, Cilacap, Semarang, dan Kabupaten Jembrana Bali. Sejumlah strategi yang telah diterapkan di daerah tersebut dijadikan bahan pertimbangan guna penerapan di Salatiga. ''Dari hasil pengkajian itu, segala sesuatu yang baik kita ambil dan semua kelemahannya kita perbaiki,'' jelasnya.

Jika program tersebut telah disetujui Pemkot dan DPRD maka kemungkinan bisa dilaksanakan dengan menganggarkannya pada perubahan APBD 2007. Atau baru bisa dilaksanakan pada tiga bulan terakhir, yaitu Oktober, November, dan Desember. Bila anggaran setiap bulan Rp 600 juta maka dalam tiga bulan tersebut akan dianggarkan sebesar Rp 1,8 miliar untuk puskesmas gratis.

Namun, kalau dinilai pelaksanaan pelayanan pengobatan gratis tersebut terlalu mepet karena hanya berlangsung tiga bulan pada akhir tahun ini. Maka Kegiatan itu akan dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2008 mendatang.

Enam Puskesmas

Adapun pengobatan gratis bagi masyarakat akan dilayani di puskesmas yang ada. Di Salatiga terdapat enam puskesmas, satu puskemas rawat inap, dan delapan puskesmas pembantu. Puskesmas hanya melayani pengobatan gratis kepada masyarakat yang berada di wilayah pelayanan puskesmas itu.

Suryaningsih mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala sekarang ini adalah pada permasalahan relokasi wilayah pelayanan puskesmas. Sebab, beberapa waktu lalu pelayanan puskemas telah diubah untuk wilayah-wilayah tertentu. Itu pun, menurutnya bisa diatasi.

Wakil Ketua DPRD Drs Kasmun Saparaus MSi mengatakan, pelaksanaan pengobatan gratis lewat puskesmas tidak perlu menunggu hingga tahun 2008. Jika memang DKK sudah siap berdasarkan hasil pengkajian mereka, DPRD akan berusaha mengusulkan anggarannya pada perubahan APBD 2007. ''Kalau memang sudah siap dilaksanakan sekarang tidak masalah. Karena program ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak,'' jelasnya. (H2-16)