JAKARTA-Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama menyongsong era pasar bebas. Salah satu bentuknya adalah pembangunan properti di kedua negara. Senin (18/5) perjanjian kedua negara ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Amanah Raya Berhad (Malaysia) dan PT Gapura Prima Group (Indonesia) di Senayan, Jakarta Selatan. Kedua perusahaan tersebut akan saling kerja sama di bidang properti, yaitu pembangunan real estate.

Menko Perekonomian Boediono menilai kerja sama ini sangat bermanfaat terutama dalam meningkatkan perekonomian. ''Ini menguntungkan bagi kedua negara untuk memosisikan diri di tengah pasar bebas. Tapi dalam prakteknya, implementasi ekonomi tidak mudah, karena itu kerja sama ini harus konkret,'' katanya.

Ia menambahkan, kebijakan ekonomi yang diberlakukan Indonesia sekarang ini terkait dengan peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM). Karenanya, perjanjian tersebut diharapkan dapat menguntungkan bagi bisnis kedua negara yang notabene berada dalam lingkup negara ASEAN.

Menteri Malaysia Dato Sri Effendi Norwawi menyatakan negara-negara ASEAN diharapkan dapat saling mendukung menghadapi liberalisasi ekonomi di tahun 2015. ''Hal ini akan mempermudah peningkatan investasi, ekspor, termasuk juga di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) kedua negara.''

Dia menyebutkan, selama ini kegiatan ekspor Indonesia dan Malaysia masih minim. Total ekspor Malaysia ke Indonesia masih kecil yaitu 12 persen. Begitu juga dengan ekspor Indonesia ke Malaysia yang hanya berkisar 3,1 persen. Untuk itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan porsi ekspor kedua negara.

Selain menjalin kesepakatan di bidang properti, di saat yang sama Indonesia dan Malaysia juga sepakat kerja sama di bidang perbankan. CIMB Group, sebuah perusahaan Malaysia menggandeng Bank Niaga Indonesia melalui program CIMB and Niaga Sinergic Program.

Direktur Eksekutif CIMB Nazir Razak mengatakan, kerja sama tersebut berbentuk komplemen SDM dan produk. ''SDM Bank Niaga sangat potensial untuk bekerja di grup perusahaan kami (CIMB). Jadi, kami bisa memakai tenaga kerjanya dan Bank Niaga bisa menggunakan produk dari kami,'' katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nazir mengelak ketika ditanya soal kebijakan pemerintah Indonesia tentang kepemilikan tunggal. Mengingat kerja sama ini terkait dengan investasi CIMB Group di Bank Niaga. ''Kami akan mengkaji kebijakan ini sampai akhir tahun ini. Masih ada waktu enam bulan lagi, nanti kami umumkan kalau sudah waktunya,'' tambahnya. (J10-59)