logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 19 Juni 2007 BANYUMAS
Line

ELING ELING

Penggantian KPUD Banyumas

PURWOKERTO-Kelompok Petisi 27 Kabupaten Banyumas kembali mempertanyakan proses pergantian antarwaktu (PAW) sejumlah anggota KPU Banyumas, yang pernah menjalani kasus hukum.

Pasalnya, setelah dua bulan lebih diusulkan pergantiannya ke KPU Pusat oleh Pemkab Banyumas sejauh ini belum ada kejelasan. Sementara di satu sisi, aturan hukum yang mendasari pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini sudah ganti. Saat pengusulan PAW, acuannya masih memakai UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Sementara sekarang sudah berlaku UU No 22 Tahun 2007.

Koordinator Petisi 27, Dodot Widodo mengatakan, dalam pertemuan antara Muspida dengan KPU Provinsi, 26 Maret lalu di ruang kerja Bupati, disepakati segera dilakukan pengusulan PAW. Usulan itu disampaikan ke KPU Pusat. Sebab, yang berhak memproses pergantian anggota KPU kabupaten/kota mengacu pada UU No 12 Tahun 2003 adalah KPU Pusat. (G22-55)

Cilacap Surplus Beras

CILACAP - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cilacap, berharap beras impor yang beberapa waktu lalu masuk melalui pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, tidak beredar di Cilacap. Jika sampai bocor, petani Cilacap dipastikan akan rugi.

''Saat ini Cilacap surplus 225.000 ton beras. Kami tidak butuh beras impor, sehingga jangan sampai beredar di Cilacap,'' kata Sekretaris HKTI Kabupaten Cilacap, Parsiyan, kepada Suara Merdeka.

Parsiyan mengatakan, beban petani Cilacap sudah cukup berat. Saat ini petani sudah panik, karena harga gabah terus merosot hingga Rp 2.250/kg.

''HKTI memperkirakan harga gabah akan terus merosot, karena panen raya sedang berlangsung. Jika ditambah beras impor, maka akan lebih parah lagi,'' kata Parsiyan.

Salah satu langkah yang harus dilakukan instansi terkait adalah mengawasi jalur distribusi beras impor, setelah diambil dari pelabuhan. Pengawasan yang ketat, kebocoran dapat dicegah.(G21-74)

OP Minyak Batal

BANJARNEGARA- Rencana operasi pasar minyak goreng, ternyata batal. Hal itu karena distributor merasa terbebani, setelah pemerintah pusat menaikkan pajak ekspor (PE) minyak sawit mentah dan turunannya menjadi 6,5 % baru-baru ini.

Informasi tentang pembatalan itu, Senin (18/6) disampaikan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Banjarnegara Drs. Susetyono. Dia menyatakan sebelumnya menerima informasi pembatalan itu dari Pemprov Jateng melalui telepon.

Menurutnya, pajak ekspor tersebut akan secara otomatis menambah beban para importir dan distributor. Operasi pasar yang digelar oleh distributor dan importir, dilakukan dengan cara menyuplai minyak goreng ke pasaran dengan harga lebih murah.

Namun menurut Susetyono, pemkab akan berupaya agar tetap dapat menerima jatah operasi. (J3-74)

Polisi Periksa Perampok

PURWOKERTO-Tiga perampok yang ditangkap Tim Resmob Polres Banyumas dan Polda Jateng, masih diperiksa intensif oleh penyidik Polres Banyumas, kemarin.

Polisi terus mengorek keterangan tersangka untuk mengungkap anggota komplotan lain dan sepak terjang perampok yang dikenal Kelompok Madura itu di Banyumas dan sekitarnya.

Kasat Reskrim, AKP Widada mengatakan Polres Banyumas akan koordinasi dengan polres lain yang juga menangkap anggota kelompok itu.

Sejumlah anggota kelompok asal Jatim itu ada yang ditangkap di Polres Kediri dan kepolisian di wilayah Surakarta.

Ketika merampok gudang PT Wings di Sokaraja, kata dia, pelakunya ada delapan orang. Ketiga tersangka yakni Munir (23) penjual sate asal Madura yang kini beralamat di Desa Kdungampel, Kecamatan Gombong, Kebumen, Agus Salim (40) penjual sate asal Madura yang kini tinggal di Desa Semondo, Kecamatan Gombong dan Suardi alias Mandeng(24), penjual tempe asal Dusun Purbowangi, Desa Buayan, Gombong, tidak ikut masuk.(G23-55)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA