SAMPAH Kota Semarang setiap hari 4.446 m3. Namun cuma 2.889 m3 (64,975%) terangkut ke TPA Jatibarang. Sampah yang tak terangkut 1.457 m3 (35,025%) berserakan di jalan, sungai, selokan, dan lain-lain.

Sampah yang tak dikelola secara optimal menimbulkan ketakseimbangan lingkungan hidup serta membebani APBD. Misalnya, untuk membayar tenaga kebersihan serta penyediaan armada pengangkut dan lahan pembuangan, baik TPS maupun TPA.

Sampai saat ini pemerintah dan masyarakat masih beranggapan sampah tak bermanfaat, menjijikkan, dan tak punya nilai jual. Sampah cuma dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Pemerintah pun tak menerapkan sanksi secara tegas, sesuai dengan peraturan daerah, pada siapa pun yang membuang sampah sembarangan.

Jadi, sampah adalah sumber daya yang terbuang. Padahal, jika dimanfaatkan, baik didaur ulang (anorganik) maupun dijadikan kompos (organik), tentu punya nilai guna dan nilai jual.

Kebijakan Pemerintah Jepang soal penanganan sampah patut ditiru. Pemerintah negera itu mengharuskan semua perusahaan bersedia menerima kembali sampah dari hasil produksi masing-masing. Perusahaan harus menyediakan tempat penampungan dan pengolahan sampah menjadi bahan baku.

Produsen minuman, misalnya, harus membeli botol bekas wadah minuman produksinya untuk didaur ulang. Perusahaan yang menghasilkan sampah plastik, batu baterai, atau kaca harus menerima kembali sampah yang dihasilkan. Bahkan ada perusahaan tak mau memakai bahan dari alam (baru), sebelum bahan baku hasil daur ulang habis.

Laskar Sukarela

Jika pemerintah belum memanfaatkan sampah secara optimal, gambaran sebaliknya terjadi di masyarakat. Cukup banyak warga masyarakat mengelola sampah secara swadaya. Mereka memilah dan memilih sampah untuk membuat kompos, kerajinan, dan suvenir.

Memang sebagian besar baru pada taraf membakar sampah. Padahal, tindakan itu menimbulkan masalah baru. Misalnya, mencemari udara sehingga mengganggu pernapasan dan getah bening serta memperluas pemanasan global. Pembakaran sampah sekadar meringkas vo-lume sampah jadi abu (berkurang menjadi 15% dari total sampah semula) belum merupakan pemecahan.

Pada perspektif ini, para pemulung bisa disebut laskar sukarela penyelamat lingkungan. Bukankah mereka secara proaktif, tanpa gaji dan perlindungan profesi, telah mengurangi volume sampah secara signifikan? Ya, mereka telah berperan serta mengatasi masalah sampah, terutama di berbagai kota besar seperti Semarang.

Berapa banyak pemulung di Semarang? Berapa rupiah telah mereka kumpulkan dan belanjakan dengan memanfaatkan barang "menjijikkan" itu? Berapa banyak volume sampah yang berkurang oleh "kerja" pemulung? Berapa tenaga kerja yang terserap sektor informal itu?

Pemulung kebanyakan berlatar pendidikan rendah dan modal sedikit. Namun mereka telah berbuat banyak untuk mengatasi masalah sampah. Sektor itu juga menyerap tenaga kerja tak sedikit.

Jadi diakui atau tidak, pemulung sangat membantu pemerintah mengurangi permasalahan lingkungan, pengangguran, dan beban APBD.

Semangat hidup pemulung perlu dicontoh. Mereka gigih dan ulet, meski terus-menerus terpojokkan dan dicap buruk, misalnya acap dituduh mencuri. Mereka kerap diusir, baik secara langsung maupun tidak, misalnya melalui tulisan "Pemulung dilarang masuk lingkungan perumahan ini".

Barangkali belum banyak pemulung memproduksi sesuatu dari sampah. Mereka baru mengumpulkan sampah terpilih dan menjualnya. Karena itulah inovasi Prof Mohammad Dan Mohamed Palil dari Universiti Teknikal Malaka (Utem) Malaysia bisa ditiru.

Dia menciptakan rompi antipeluru dari sampah berupa serabut kelapa yang dikombinasikan dengan fiberglass. Rompi antipeluru itu punya banyak kelebihan, ringan, dan harganya 2.000 ringgit atau setara Rp 5,1 juta.

Lain lagi Ir Sumarno, Direktur Utama CV Indmira. Dia menciptakan pupuk dari berbagai macam sampah. Dia mampu menciptakan pupuk sebagai soil treatment yang berdampak terhadap rehabilitasi lahan, sehingga membantu pemupukan secara efektif.

Dia menggunakan bunker yang dapat mengolah sampah basah dan plastik menjadi bahan dasar pupuk padat atau cair yang punya nilai jual. Pupuk cair hasil dari asap sisa pembakaran di bunker.

Sumarno pun mempunyai karyawan dan kelompok tani yang mampu memenuhi kebutuhan pupuk secara swadaya. Dia mau membeli abu atau asap cair dari kelompok tani binaan.

Pengelolaan sampah organik secara mandiri juga dapat dilakukan di tingkat keluarga atau skala besar (industri). Keluarga dapat memanfaatkan teknologi tepat guna ciptaan pakar lingkungan KITA-ECC dari Jepang. Teknologi itu memanfatkan fermentasi untuk menguraikan sampah dengan bantuan mikroorganisme menjadi kompos. Teknologi itu dapat pula dipakai pada skala besar (komunal).

Bisa pula memanfaatkan teknologi yang dikembangkan Bintari dengan pengembangan effective-microorganism (EM 4) untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos. Teknik pengolahan sampah menjadi kompos itu disebut komposter.

Jika pemerintah mau mengolah sampah menjadi kompos tentu bisa menggantikan pupuk buatan yang acap menghilang pada musim tanam. Jadi, kelak, petani bisa menggunakan kompos sebagai alternatif sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia.

Pemerintah seyogianya berpikir untuk mengolah sampah yang menumpuk di TPA menjadi gas metana. Berbagai langkah itu membantu menyelamatkan bumi dari kehancuran. Dan, sampah pun akhirnya jadi sumber daya yang tak lagi terbuang sia-sia. (11)

--- Supiyanto SPd, trainer PLH dan guru SDN Ngijo 3, Gunungpati, Kota Semarang