SAMARINDA - Pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kunjungan ke Kaltim, baru-baru ini, kembali "menebar" janji akan membangun kawasan perbatasan. Namun, warga Kaltim telanjur apriori terhadap janji itu. Mereka sudah terbiasa menghadapi janji-janji untuk membangun wilayah perbatasan, namun kenyataannya tidak pernah terwujud.

Pada masa Orde Baru, Pemerintah Pusat menjanjikan untuk membangun kawasan perbatasan yang tertinggal itu melalui program kawasan terpadu dan kerja sama perdagangan Indonesia-Malaysia dengan membentuk "Kawasan Berikat". Berdasarkan kajian teknis, Bappenas menilai kawasan itu sangat layak, namun sampai Pemerintahan Orde baru runtuh, program itu tidak berjalan.

"Sebagai warga perbatasan, masalah isolasi daerah, keterbelakangan dan ketertinggalan harus segera dituntaskan karena kita sering dilecehkan Malaysia," kata tokoh wilayah utara Kaltim, Martin Billa yang Ketua PDKT (Persekutuan Dayak Kaltim) itu.

Rugikan Indonesia

Persoalan lemahnya infrastruktur perhubungan darat ke wilayah perbatasan, menyebabkan harga sembilan kebutuhan pokok di wilayah itu bisa mencapai tiga kali harga normal. Selain bahan pokok, harga barang-barang kebutuhan lain juga sangat tinggi, misalnya harga premium mencapai Rp15.000 dan semen Rp 50.000 per sak.

"Saya khawatir karena masalah itu, maka nilai kebangsaan warga perbatasan akan luntur. Tujuh desa di kawasan itu lenyap karena warganya melakukan eksodus ke Malaysia," kata pengamat wilayah perbatasan Kaltim, Prof Dr Henry Patton.

"Dari faktor Kamtibmas dan Hankamnas, tertinggalnya wilayah perbatasan, juga merugikan Indonesia," kata guru besar di Universitas Mulawarman Samarinda itu.

Tertinggalnya kawasan perbatasan menyebabkan daerah itu seakan "tak bertuan", sehingga berbagai tindakan yang merugikan Indonesia gampang terjadi, misalnya penjarahan hutan, pencurian ikan, penyelundupan sampai kemungkinan menjadi "pintu paling aman" keluar masuknya kelompok teroris.

"Yang paling krusial, tertinggalnya pembangunan di wilayah perbatasan menyebabkan daerah itu mudah dicaplok negara lain. Contoh nyata adalah Indonesia kalah di peradilan Mahkamah Internasional, dalam sangketa Pulau Sipadan dan Ligitan," ujar Henry Patton.

Patton menilai seharusnya pembangunan di wilayah perbatasan jangan lagi "dianaktirikan". Memang untuk membangun wilayah perbatasan membutuh dana besar, namun manfaatnya jauh lebih besar.

Dia juga menyayangkan dihapusnya DAU (dana alokasi umum) pada 2008, untuk pengembangan kawasan perbatasan. "Ini akan semakin menghambat Kaltim untuk membangun kawasan perbatasan, karena kehilangan dana pembangunan sebesar Rp 3 triliun," katanya.(ant-77)