KOTA-Para koruptor pun kian pintar menyembunyikan diri dan melindungi tindakannya. Tidak hanya lari dari tanggung jawab secara konvensional seperti menghilang ke luar negeri, tau bermain melalui mafia peradilan. Namun, mereka bisa masuk dalam kancah politik dan ikut menggembosi lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Demikian salah satu pernyataan Eko Soesamto Tjiptadi Direktur Pelayanan Pendidikan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat diskusi pembukaan ''Pameran Poster Anti-Korupsi'' yang diadakan Kawanku (Komunitas Wartawan Kudus) bekerja sama dengan SMP Keluarga di lantai III Plasa Kudus, Sabtu (16/6).

Menurut Eko, salah satu penuntutan pembubaran KPK merupakan salah satu permainan dari para koruptor sendiri. "Misalnya, jika kita menangkap seorang koruptor, rekan-rekan sesama koruptor baik secara pribadi maupun institusi menuntut pembubaran KPK," katanya.

Hal itu ditambah dengan berkembangnya tuntutan penghapusan pengadilan ad hoc. "Selain merebaknya mafia peradilan, kami sadar bahwa mereka sedang bermain-main secara politis. Tapi kami tidak akan menyerah," terangnya.

Menurut Eko, keberadan KPK sendiri disebabkan fungsi dari lembaga peradilan dan kepolisian yang tidak maksimal. "Kalau masalah korupsi bisa ditangani dengan baik oleh lembaga-lembaga itu, tidak ada masalah jika tak ada KPK," katanya.

Permasalahan kian pelik ketika tanpa sadar masyarakat ikut mengamini tindak korupsi. "Di kantor-kantor untuk pengurusan surat-surat penting kita sering membaca imbaun menghindari calo. Tapi sampai di loket petugas menawarkan bantuan yang bisa ditebus dengan sejumlah uang tambahan," papar Eko.

Ketua DPRD H Asyrofi Masyitho berpendapat, ada tiga hal penting terjadinya korupsi. Pertama sistem, kedua perilaku masyarakat, dan kemiskinan. Sistem yang ada seringkali membuat orang terjerumus ke tindak korupsi. "Sering ada kebingungan karena kalau tidak hati-hati pelaksanaan perundang-undangan pun sering mengecoh kita dalam tindak korupsi," ujarnya.

Poster Antikorupsi

Melihat rumit dan kompleksnya masalah korupsi Kapolsek Cendono M Nizar berpendapat bahwa hukuman yang berat harus dijatuhkan pada koruptor. Dengan kalimat metaforis ia menyatakan bahwa "tembak mati" merupakan jalan yang paling mudah dan tepat. "Bayangkan sekarang jika kita sudah susah-susah menangkap koruptor, tetapi dengan mafia peradilan mereka bisa lolos. Yang pasti hukuman koruptor harus mempunyai efek jera," tegasnya

Sementara itu, 50 poster antikorupsi karya pelajar SMPK dipamerkan selama tiga hari (16-18 Juni) sebagai salah satu bentuk pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar. Meski menggelar karya pelajar, pameran tersebut dibuka langsung oleh Wakil Pimpinan KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) Sjahrudin Rasul. "Mari kita sama-sama teriakkan "Say No to Corruption" katanya seraya menyilang gambar tikus sebagai penegasan pemberantasan korupsi. (son-36)