SALATIGA - Badan Pengawas Internal Daerah (BPID) atau Bawasda atau lembaga audit lainnya, diminta melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan sekolah, terkait penggunaan anggaran yang dikumpulkan dari orang tua murid. Diindikasikan telah terjadi penyimpangan pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut.

Permintaan audit di sekolah itu disampaikan Sekretaris Komisi II (Ekonomi dan Keuangan) Kustadi Danuri kepada wartawan akhir pekan lalu. Perlu adanya audit itu merupakan keluhan para orang tua murid, yang selama ini mempercayakan kepada sekolah. ''Salah satu sekolah yang perlu diaudit sebagai tahap awal SMPN 1 sebagai salah satu sekolah favorit di Salatiga,'' kata Kustadi yang anaknya sekolah di Sekolah tersebut.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat dan orang tua dia telah menerima aspirasi dan keluhan berkaitan dengan pengelolaan dana dari bantuan orang tua murid. Keluhan tersebut berkaitan dengan pengelolaan yang tidak transparan antara dana bantuan orang tua dan bantuan pemerintah. Beberapa bantuan dari pemerintah seperti dari APBD, provinsi, dan APBN dinilai tumpang tindih dengan pengelolaan bantuan dari orang tua murid. ''Kami tidak menuduh pengelolaan itu tidak benar, tetapi tolong dibedakan antara dana bantuan pemerintah dan bantuan orang tua,'' jelas kader PAN itu.

Untuk mempercepat pelaksanaan audit tersebut Komisi II akan berkoordinasi dengan Komisi I yang membidangi masalah pendidikan. Diterangkannya, audit yang diminta DPRD tidak hanya untuk SMP 1 saja, namun juga kepada sejumlah sekolah negeri lainnya, termasuk yang menerima bantuan dari pemerintah. Hasil audit itu kemudian dibuka untuk publik melalui DPRD yang memiliki fungsi pengawasan.

Tiga Bulan

Sementara itu Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Salatiga Benny Ridwan mengatakan, sebenarnya peran komite sekolah bisa menjadi pengawas kegiatan pengelolaan keuangan yang berasal dari orang tua. Karena komite merupakan jembatan yang mengkomunikasikan hubungan sekolah dan orang tua murid.

Peran komite ini sangat penting dan Dewan Pendidikan berharap dapat ditingkatkan. Soal pengawasan pengelolaan keuangan, komite bisa membuat laporan setiap waktu kepada orang tua murid. ''Kami justru berharap agar komite dapat memberikan laporan kegiatan minimal setiap tiga bulan. Tidak hanya memberikan laporan kepada orang tua setiap penerimaan rapor murid saja,'' katanya. (H2-16)