TEGAL- Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten/Kota Tegal akhirnya membuktikan ancaman mereka. Kemarin, ratusan anggota organisasi itu berunjuk rasa di kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Tegal, Jl Dr Sutomo Kota Tegal.

Mereka menuntut agar pengambilan gaji atau tunjangan bisa dipindahkan ke kantor pos di kecamatan-kecamatan. Pasalnya, selama ini anggota LVRI kesulitan mengambil tunjangan. Sebab, jarak kantor BTPN cukup jauh, apalagi banyak anggota yang rumahnya di daerah pelosok.

Massa datang dengan mengendarai tiga mobil bak terbuka dan satu bus mini (elf). Mereka menggelar poster dan spanduk serta menyampaikan orasi berisi tuntutan pemindahan pengambilan gaji. Setelah berorasi sekitar 15 menit, mereka diminta masuk ke ruang pertemuan untuk berdialog. Aksi tersebut dijaga ketat aparat Polresta.

Ketua LVRI Kabupaten/Kota Tegal HM Untung Suparid mengatakan, unjuk rasa terpaksa dilakukan karena BTPN tidak mau melepas kerja sama dalam pengambilan tunjangan veteran.

Menurut dia, untuk mempermudah pengambilan tunjangan, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat ke BTPN. Yakni pada 14 September 2006, 15 Mei 2007, dan terakhir 6 Juni lalu. ''Kami sudah tiga kali mengirim surat ke BTPN Cabang Tegal dengan tembusan ke BTPN Pusat. Namun hingga kini mereka belum bersedia melepas kerja sama tersebut,'' kata Untung.

Dia mengemukakan, anggota veteran kesulitan mengambil tunjangan karena usia mereka rata-rata sudah di atas 60 tahun. Mereka harus datang ke kantor BTPN PT Taspen di Kota Slawi, dan di Kota Tegal Jl Dr Sutomo.

Kalau bisa mengambil di kantor pos di tiap kecamatan, akan lebih mudah. "Kami meminta ada penyederhanaan pengambilan tunjangan," tandasnya.

Justru Repot

Pimpinan Cabang BTPN Tegal RB Sinurat mengatakan, pihaknya tidak menghalangi proses pengambilan tunjangan karena itu milik para veteran. Karena itu tidak ada unsur pemaksaan dan BTPN membayar tunjangan atas penunjukan dari PT Taspen.

Kepala PT Taspen Cabang Pekalongan Osman Nenggulang menegaskan, sebenarnya pengambilan tunjangan tidak hanya bisa dilakukan di BTPN, melainkan juga dapat dilakukan di kantor-kantor yang telah ditunjuk, seperti kantor pos, BRI, dan BPD.

Jumlah kantor yang ditunjuk untuk melayani pembayaran pensiunan se-eks Karisidenan Pekalongan sekitar 270, dengan jumlah pensiunan 41.000 orang.

"Kalau memang meminta pindah, kami mempersilakan, namun harus melalui mekanisme. Yang jelas, apabila pindah, justru akan repot karena mereka harus menyerahkan data-data kembali," ujarnya. (H17-65)