BULAN Juni 2007 ini Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) genap berusia dua tahun. Program ini merupakan salah satu bagian dari strategi tiga jalur yang ditempuh Kabinet Indonesia Bersatu dalam pembangunan ekonomi. Presiden SBY mencanangkannya pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat.

Sejauh ini meskipun sudah berjalan selama dua tahun namun program RPPK belum terlihat gregetnya. Bahkan dalam kurun waktu tersebut sering kita jumpai berbagai kondisi paradoksal yang melingkupi sektor pertanian. Dua contoh kondisi paling aktual adalah terjadinya gonjang-ganjing harga minyak goreng dan beras beberapa hari terakhir.

Sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, rasanya sangat ironis jika mengalami kelangkaan minyak goreng yang mendongkrak harga hingga Rp 9.500/kg. Sebagai negara penghasil beras sangat besar, akhir 2006 hingga awal 2007 lalu Indonesia dilanda krisis beras sehingga harganya sempat bertengger pada angka Rp 6.000/kg selama beberapa bulan.

Mungkin saat ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri apakah masih pantas negeri ini disebut negara agraris ketika pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya harus serba impor ? Mulai dari beras, kedelai, jagung, gula, daging, bawang merah, buah-buahan, hingga garam dapur, semua serba impor.

Posisi inferior di bidang sosial mengakibatkan terjadinya fenomena gerontokrasi di sektor pertanian negeri ini. Kondisi tersebut ditandai dengan komposisi ketenagakerjaan yang didominasi oleh tenaga kerja tua kurang produktif. Survei yang pernah dilakukan di Jawa beberapa tahun lalu mendapatkan hasil bahwa SDM petani kita terdiri dari petani berusia di atas 50 tahun yang mencapai 75 %, antara 30-49 tahun sebanyak 13 %, 12 % sisanya di bawah 30 tahun.

Inkonsistensi negara agraris lebih dipertegas oleh derasnya arus urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Bahkan ribuan sekretaris desa se Jawa - Madura beberapa waktu lalu nglurug ke Jakarta menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Padahal sejarah panjang negeri ini telah menempatkan seorang kepala desa dan sekretaris desa sebagai tokoh yang dihormati. Sebagai imbalan pengabdian, mereka mendapatkan tanah bengkok yang cukup menjadikan mereka kaya dari hasil usaha taninya dan terpandang di desa.

Mereka harus meninggalkan pertanian karena sektor pertanian dianggap tidak lagi menjanjikan sebagai sandaran hidup. Akibatnya konversi lahan pertanian berlangsung masif. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional hingga 2004 lalu lahan sawah beririgasi yang telah dikonversi mencapai 3,099 juta hektare.

Keberpihakan

Ketika para penentu kebijakan di negeri ini tidak lagi memberikan perhatian kepada sektor pertanian, sejatinya mereka telah mematikan sumber hidup bangsa. Untuk mencegah itu semua, mau tidak mau, suka tidak suka, sektor pertanian negeri ini harus direvitalisasi dengan gerakan yang lebih revolusioner.

Menurut Mattjik (2006), ada empat kata kunci untuk keberhasilan revitalisasi pertanian, antara lain keberpihakan, koordinasi, sumberdaya manusia, dan investasi. Dalam era globalisasi, keberpihakan seluruh komponen bangsa, utamanya para politisi dan penentu kebijakan terhadap petani merupakan sebuah keniscayaan.

Premis itu sejalan dengan pemikiran Joseph E. Stiglitz, pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001. Alasan pemihakan pemerintah terhadap petani menurut Stiglitz karena adanya kegagalan pasar akibat tak terpenuhinya asumsi pembangunan.

Filosofi tentang pembangunan pertanian yang begitu kompleks seharusnya dipahami dengan bahasa dan persepsi yang sama diantara komponen terkait. Namun euforia demokrasi dan reformasi telah mendistorsi semuanya. Koordinasi menjadi hal yang sangat mudah diucapkan, namun kering dalam implementasi.

Contoh menarik adalah upaya mati-matian Deptan mewujudkan lahan pertanian abadi terpaksa mentah gara-gara statemen orang nomor dua negeri ini.

Pada acara peringatan HUT Perum Bulog ke-40 lalu Wapres Jusuf Kalla membuat statemen lebih untung mendirikan pabrik daripada mempertahankan sawah. Menurutnya konversi sawah menjadi pabrik akan menciptakan lapangan kerja 50 kali lipat.

Selain itu citra pertanian sebagai sektor tradisional, kumuh, dan berlumpur, harus dikikis dengan pembaruan paradigma pendidikan pertanian yang berorientasi pada perkembangan teknologi. Upaya itu harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Tanpa investasi memadai, program revitalisasi pertanian akan berjalan stagnan.

Di masa lalu setelah mengerahkan segenap potensi sumber daya dan dana, dunia pertanian kita pernah maju. Namun ibarat pelari yang telah mencapai garis finis tujuan politik, sektor pertanian dibiarkan tumbuh sendiri tanpa perhatian dan akhirnya terbengkelai. (11)

- Toto Subandriyo, alumnus Magister Manajemen Unsoed